Mahasiswa Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan di Lapas Padang Sidempuan

Baca Juga:

• Dugaan Narasi Negatif terhadap Kejaksaan Negeri Karo Diduga Ganggu Proses Hukum Kasus Korupsi Profile Desa
• Diduga Terima Rp400 Juta Fee Korupsi APD Covid-19, Pejabat Dinkes Sumut Emirsyah Harahap Masih Bebas
• Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

Medan –Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (SIMAK-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Rabu (13/6/2025). Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua SIMAK-SU, Reza Kurniawan, yang mendesak agar Kejati segera mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bahan makanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padang Sidempuan.

Dalam orasinya, Reza menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proyek pengadaan bahan makanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 dan 2025. Ia mengungkapkan, proyek senilai Rp7,6 miliar pada 2024 dilaksanakan oleh CV Inti Sari Deli, sementara pada 2025 senilai Rp6,3 miliar digarap oleh CV Arsindo Semesta.

"Kami menduga kuat adanya praktik tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang melibatkan Kepala Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan serta pihak rekanan. Indikasi pengondisian proyek terlihat sejak proses lelang hingga pelaksanaan di lapangan," tegas Reza di hadapan massa aksi.

Ia juga menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga sarat dengan praktik "fee proyek" yang disinyalir sebagai bentuk suap kepada oknum tertentu di lingkungan Lapas.

SIMAK-SU menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. "Kami tidak akan berhenti berjuang demi memastikan anggaran negara digunakan sebagaimana mestinya, dan tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Aksi mahasiswa ini mendapat tanggapan dari Marina, salah satu pejabat di Kejati Sumut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap laporan masyarakat dan meminta agar dokumen serta bukti-bukti pendukung segera disampaikan guna mendukung proses hukum lebih lanjut.

Meski berlangsung dengan penuh semangat, aksi berjalan damai. Para mahasiswa berharap Kejaksaan mengambil langkah konkret dengan segera memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat.

Di akhir aksinya, SIMAK-SU kembali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Mereka berharap penanganan serius oleh aparat hukum terhadap kasus ini bisa menjadi momentum pemberantasan korupsi di sektor-sektor vital lainnya.

Sementara itu dikonfirmasi pihak Lapas Sidimpuan David Fernando sampai berita ini tayang tidak dibalas.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dugaan Narasi Negatif terhadap Kejaksaan Negeri Karo Diduga Ganggu Proses Hukum Kasus Korupsi Profile Desa

Diduga Terima Rp400 Juta Fee Korupsi APD Covid-19, Pejabat Dinkes Sumut Emirsyah Harahap Masih Bebas

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan

Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun

Penyalahgunaan Kewenangan, Kejari Deli Serdang Didesak Periksa Dugaan Kerugian Negara di Desa Patumbak II