DPR RI Sesalkan Pemindahan 4 Pulau dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah: Diduga Ada Kepentingan Tambang

Baca Juga:

• Kebakaran di SMPN 4 Balige Hanguskan 3 Unit Ruangan Kelas
• Percepatan Penanggulangan Bencana Aceh Tamiang di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo – Bukti Komitmen Nyata, Bukan Klaim Kosong
• Jalin Kolaborasi, PLN UIP SBU dan Kejaksaan Tinggi Aceh Sinergi Tuntaskan Pembangunan Tower Transmisi 150 kV Arun – Bireuen dan Bireuen – Peusangan

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyayangkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dinilai sepihak dalam memindahkan empatpulau dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keputusan ini disebut melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.

Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II, Rapidin Simbolon, menegaskan bahwa langkah Mendagri tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak membawa urgensi bagi kedua provinsi.

"Saya sangat menyayangkan tindakan Mendagri yang memutuskan sepihak tanpa ada dasar yang jelas. Pemberian empatpulau dari Aceh Singkil kepada Sumut itu sama sekali tidak memiliki urgensi bagi Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara," ujar Rapidin saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).

Ia menekankan bahwa baik Aceh maupun Sumut adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga keputusan tersebut justru dapat memicu ketegangan antar daerah.

"Negara kita adalah NKRI. Tindakan Mendagri ini seakan membangunkan kembali masa lalu yang tidak baik," ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mencurigai adanya motif tersembunyi di balik pemindahan wilayah tersebut, khususnya terkait potensi tambang.

"Saya curiga, jangan-jangan ada tambang nikel di empatpulau ini. Jangan sampai kejadian seperti Blok Medan di Maluku terulang lagi, dan nikel itu diekspor secara ilegal ke China," kata Rapidin.

Sebagai perwakilan masyarakat Sumatera Utara, Rapidin secara tegas menolak pengambilalihan wilayah tersebut dari Provinsi Aceh.

"Sebagai warga Sumut, saya dengan tegas tidak setuju jika empatpulau yang saat ini berada di bawah Provinsi Aceh diambil alih oleh Pemprov Sumut," tegasnya.

Ia pun menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih fokus pada pembangunan di dalam wilayahnya sendiri, tanpa memicu gejolak yang tidak perlu di masyarakat.

"Lebih baik Pemprov Sumut fokus membangun daerahnya sendiri, dengan berbagai terobosan, meskipun dengan keterbatasan APBD," ujarnya.

Saat ditanya apakah pemindahan pulau tersebut bertujuan untuk kepemilikan pribadi, Rapidin menepis kemungkinan tersebut.
"Saya tidak berpikiran seperti itu," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kebakaran di SMPN 4 Balige Hanguskan 3 Unit Ruangan Kelas

Percepatan Penanggulangan Bencana Aceh Tamiang di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo – Bukti Komitmen Nyata, Bukan Klaim Kosong

Jalin Kolaborasi, PLN UIP SBU dan Kejaksaan Tinggi Aceh Sinergi Tuntaskan Pembangunan Tower Transmisi 150 kV Arun – Bireuen dan Bireuen – Peusangan

14 Dapur SPPG di Sergai Kembali Beroperasi, Program Makan Bergizi Gratis Dilanjutkan

Safari Ramadan Hari Kedua, Bupati dan Sekda Laksanakan Kegiatan di Kecamatan Berbeda

Tempat Hiburan Malam HIO di Komplek Graha Kisaran Terbakar