Kebijakan 5 Hari Sekolah di Sumut Dikritik, Shohibul Anshor : Komersialisasi Pendidikan

Baca Juga:

• Bupati- Wakil Bupati Deli Serdang Disebut Tak Paham Hak Pendidikan, Penyegelan Sekolah di Galang Dikecam
• Apreasiasi Legislator, WKI Dukung Gunakan Hak Interplasi Terhadap Bupati Deli serdang
• Disegel Pemkab, Sekolah Al-Washliyah di Deli Serdang Lumpuh: Siswa Menangis Minta Bantuan Presiden Prabowo

Medan – Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menetapkan lima hari sekolah dalam sepekan bagi siswa SMA dan SMK menuai kritik dari berbagai kalangan. Akademisi dan pengamat pendidikan Shohibul Anshor Siregar menilai kebijakan tersebut lebih berorientasi pada penghematan anggaran ketimbang peningkatan kualitas pendidikan.

"Ini bukan hanya soal memangkas hari belajar, tapi soal cara pandang terhadap pendidikan. Kita tidak boleh memperlakukan pendidikan sebagai ruang efisiensi belaka. Pendidikan adalah investasi jangka panjang," ujar Shohibul dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (8/6).

Ia mengkhawatirkan bahwa pengurangan hari sekolah akan meningkatkan ketergantungan siswa terhadap bimbingan belajar komersial, terutama menjelang ujian masuk perguruan tinggi. Hal ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu.

"Banyak siswa merasa waktu belajar reguler tidak cukup. Akhirnya mereka merasa harus ikut bimbel. Ini tentu menyulitkan bagi keluarga yang secara ekonomi tidak siap," kata Shohibul.

Menurutnya, kebijakan strategis seperti pengurangan hari belajar semestinya ditetapkan oleh pemerintah pusat karena pendidikan adalah sistem nasional yang terintegrasi. Ia menilai penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah tanpa kerangka nasional yang utuh sebagai bentuk krisis tata kelola pendidikan.

Shohibul juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan berkurangnya hari belajar, jam praktik siswa SMK otomatis ikut berkurang. Padahal, keterampilan teknis adalah modal utama siswa SMK untuk bersaing di dunia kerja.

"Jika kesempatan praktik berkurang, bagaimana lulusan SMK bisa bersaing secara kompetitif? Ini justru kontraproduktif dengan semangat link and match dunia kerja," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya dikelola dalam satu sistem yang berkesinambungan, mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Desentralisasi kebijakan pendidikan tanpa arah nasional yang jelas justru memperlemah fondasi pembangunan manusia.

Shohibul pun mengajak semua pihak untuk tidak meniru kebijakan pendidikan dari negara lain tanpa memahami konteks dan kondisi sosial yang berbeda.

"Orang suka menyebut Jepang atau Finlandia, tapi tidak jujur bahwa kondisi mereka sangat berbeda. Kebijakan pendidikan tidak bisa diimpor begitu saja," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati- Wakil Bupati Deli Serdang Disebut Tak Paham Hak Pendidikan, Penyegelan Sekolah di Galang Dikecam

Apreasiasi Legislator, WKI Dukung Gunakan Hak Interplasi Terhadap Bupati Deli serdang

Disegel Pemkab, Sekolah Al-Washliyah di Deli Serdang Lumpuh: Siswa Menangis Minta Bantuan Presiden Prabowo

Bupati Deli Serdang Segel Sekolah Al-Washliyah, Siswa Belajar di Luar Gedung

Ormas Pendidikan di Sumut Tolak Sekolah Lima Hari, Surati Gubernur

Gerakan SEBAYA Tahun Ajaran Baru 2025-2026,Saipullah Nasution : Ayah Wajib Antar Anak Sekolah di Madina