Antara Pengalaman dan Pencitraan: Membaca Gaya Kepemimpinan Muallem dan Bobby

Baca Juga:

• Kebijakan Penghentian Truk Plat BL di Perbatasan Sumut: Potensi Konflik Sosial dan Lemah Dasar Hukum
• Bobby Nasution Sebut SPI 2024 Jadi Momentum Penguatan Integritas di Tahun 2025
• Kadis PUPR Sumut Melawan Gubsu, Bobby dan Hendra Beda Versi Soal Proyek Jalan Hutaimbaru Sipiongot

Oleh: H Syahrir Nasution

Di tengah sorotan publik terhadap gaya kepemimpinan kepala daerah, dua nama kembali mengemuka di panggung perdebatan politik regional: Muzakir Manaf (Muallem) dan Bobby Nasution. Keduanya memiliki latar belakang dan pendekatan kepemimpinan yang sangat kontras. Muallem, sosok yang ditempa dari medan perjuangan dan konsisten berakar di akar rumput Aceh, berhadapan dengan Bobby, figur muda yang tampil dengan pendekatan modern dan populis—seringkali didorong oleh kekuatan nama besar keluarga dan pencitraan.

Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada pengalaman dan kedalaman pemahaman terhadap medan sosial-politik tempat mereka berkiprah. Muallem adalah hasil dari proses panjang sejarah Aceh. Ia bukan hanya mantan panglima GAM, tapi juga tokoh yang memahami denyut nadi rakyat dan seluk-beluk birokrasi pemerintahan pasca-damai. Kepemimpinan Muallem teruji dalam berbagai transisi — dari masa konflik, perdamaian, hingga konsolidasi politik lokal.

Sementara itu, Bobby Nasution — menantu Presiden Jokowi — muncul dengan kecepatan yang mencolok. Dari dunia usaha ke jabatan wali kota, dan kini menjadi Gubernur Sumut, lonjakan karier Bobby memang spektakuler. Namun, cepat tidak selalu berarti siap. Beberapa kebijakan Bobby belakangan—seperti rencana penerapan sekolah lima hari—dinilai lebih sebagai langkah populis ketimbang hasil perenungan mendalam terhadap kebutuhan sektor pendidikan. Bahkan, alasan kebijakan yang menyentuh pariwisata dan waktu keluarga, justru mengundang gelak tawa dan kritik tajam dari tokoh-tokoh publik, seperti mantan Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar.

Perbedaan ini menegaskan pentingnya pengalaman sebagai unsur utama dalam kepemimpinan yang bijak dan berkelanjutan. Muallem boleh jadi tidak memiliki gaya komunikasi "millennial", tetapi ia memiliki akar sosial yang kuat, serta jaringan dan pemahaman struktural yang terbentuk dari proses panjang. Sedangkan Bobby, meskipun membawa energi muda dan koneksi kekuasaan, kerap kali tergelincir dalam kebijakan-kebijakan simbolik yang tidak menjawab persoalan mendasar rakyat.

Di sinilah publik perlu lebih kritis. Kita tidak sedang memilih pemimpin dari citra dan iklan, melainkan dari rekam jejak dan dampak kebijakan. Pemimpin bukan semata tentang bagaimana ia tampil di media sosial, tapi bagaimana ia menjawab keresahan rakyat dengan keputusan yang berpihak, tepat, dan berdampak nyata.

Aceh dan Sumut tidak butuh manajer media. Daerah ini butuh pemimpin yang matang, paham lapangan, dan tidak belajar sambil menjabat.

* Managing Director
PECI Indonesia
(Political & Economic Consulting Institute Indonesia)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kebijakan Penghentian Truk Plat BL di Perbatasan Sumut: Potensi Konflik Sosial dan Lemah Dasar Hukum

Bobby Nasution Sebut SPI 2024 Jadi Momentum Penguatan Integritas di Tahun 2025

Kadis PUPR Sumut Melawan Gubsu, Bobby dan Hendra Beda Versi Soal Proyek Jalan Hutaimbaru Sipiongot

KPK Bakal Panggil Menantu Jokowi, Gubernur Sumut Bobby Nasution Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

KPK Siap Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Kasus Korupsi Jalan Sipiongot

Soal Razia Plat BL, Mualem Ancam Bobby Pulangkan Ribuan Alat Berat Asal Sumut