Wabup Atika Kebut Penyaluran Banpres Rp3 Juta per UMKM Terdampak Bencana di Madina, Ini Syaratnya!
Wabup Atika Kebut Penyaluran Banpres Rp3 Juta per UMKM Terdampak Bencana di Madina, Ini Syaratnya!
News
Baca Juga:
- Wabup Atika Kebut Penyaluran Banpres Rp3 Juta per UMKM Terdampak Bencana di Madina, Ini Syaratnya!
- Wakil Bupati Asahan Buka Lomba Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca 2026, Bangun Budaya Literasi Sejak Usia Dini
- Bupati Asahan Buka Rapat Tingkat Tinggi TPID, Jaga Harga dan Pasokan Pangan Jelang Natal & Tahun Baru
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 20 pengurus kecamatan ini, bupati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mendengarkan sejumlah aspirasi dan isu-isu penting seputar pengelolaan dana desa.
Bupati Saipullah menyampaikan, hal utama yang harus dilakukan para kepala desa adalah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak tergelincir pada kasus hukum. Terlebih, banyak kepala desa yang tidak siap mengelola uang sebanyak dana desa yang dikucurkan.
"Saya dulu di Kementerian Keuangan ada pelatihan pengelolaan keuangan sampai dua tahun belajarnya. Jadi, saya pikir ini juga perlu ada capacity building bagi bapak-bapak agar lebih profesional mengelola dana desa," kata dia.
Pengelolaan keuangan yang baik, tambah bupati, akan mempersempit ruang bagi masyarakat untuk mengadukan kepala desa ke aparat penegak hukum.
Selain pengelolaan dana desa, isu lain yang dibahas adalah peraturan daerah terkait aparatur desa dan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian, adanya beberapa kepala desa yang tersandung Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Terkait KIP,Saipullah Nasution mengatakan Inspektorat, Dinas PMD, dan organisasi kepala desa harus duduk bersama agar satu pemahaman mengenai batasan informasi yang bisa diakses publik. Sebab, tidak semuanya harus dipublikasikan.
Mengenai perda, Kadis PMD Irsal Pariadi mengungkapkan pembahasan awal sudah dilakukan di DPRD. Dalam waktu dekat Badan Musyawarah Dewan akan menjadwalkan pembahasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Sebelumnya, Ketua APDESI Miswaruddin menyampaikan beberapa aspirasi yang menjadi dasar mereka menyurati bupati untuk audiensi.
Hal-hal tersebut antara lain permintaan kenaikan tunjangan kepala desa, peningkatan kapasitas kepala desa dalam mengelola anggaran, upaya perlindungan hukum bagi kepala desa, peraturan terkait aparatur dan BPD, perayaan Hari Desa yang belum pernah terlaksana di Madina.
"Juga, dua kasus yang belakangan sudah sampai ke Pak Bupati, Desa Tandikek dan Desa Panggautan. Kami harap penyelesaiannya benar-benar objektif dan komprehensif," kata dia.zal
Wabup Atika Kebut Penyaluran Banpres Rp3 Juta per UMKM Terdampak Bencana di Madina, Ini Syaratnya!
News
Bukan Pesta Perpisahan! AKP Irwansah Sitorus Pamit ke Anak Yatim dan Kaum Duafa, Doa Mengalir untuk Tugas Baru
News
Wali Kota Letnan Dalimunthe Gebrak Pertanian Padangsidimpuan! Metode PMAAS Bidik Lonjakan Produksi Padi 30 Persen
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus berkomitmen memperkuat fondasi kecerdasan masyarakat melalui peningkatan buda
News
sumut24.co MEDAN, Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi lulusan p
kota
sumut24.co JAKARTA, PT PLN (Persero) kembali meraih sertifikasi Great Place to Work (GPTW) Indonesia untuk periode Oktober 2026 Oktober
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Asahan memperkuat langkah strategis pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas ha
News
Kejagung Periksa Dua Saksi dari Bea Cukai dan Kemenkeu Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
News
Kejagung Periksa Dua Saksi PT CCM Terkait Dugaan Korupsi Tambang Batubara di Nunukan
News
Palembang Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H.,
News