37 Peserta Ikuti Seleksi JPTP Pemkab Deli Serdang, Bupati: Kami Memilih Orang-Orang Terbaik untuk Membangun Deli Serdang
37 Peserta Ikuti Seleksi JPTP Pemkab Deli Serdang,Bupati Kami Memilih OrangOrang Terbaik untuk Membangun Deli Serdang
kota
Baca Juga:
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 20 pengurus kecamatan ini, bupati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mendengarkan sejumlah aspirasi dan isu-isu penting seputar pengelolaan dana desa.
Bupati Saipullah menyampaikan, hal utama yang harus dilakukan para kepala desa adalah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak tergelincir pada kasus hukum. Terlebih, banyak kepala desa yang tidak siap mengelola uang sebanyak dana desa yang dikucurkan.
"Saya dulu di Kementerian Keuangan ada pelatihan pengelolaan keuangan sampai dua tahun belajarnya. Jadi, saya pikir ini juga perlu ada capacity building bagi bapak-bapak agar lebih profesional mengelola dana desa," kata dia.
Pengelolaan keuangan yang baik, tambah bupati, akan mempersempit ruang bagi masyarakat untuk mengadukan kepala desa ke aparat penegak hukum.
Selain pengelolaan dana desa, isu lain yang dibahas adalah peraturan daerah terkait aparatur desa dan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian, adanya beberapa kepala desa yang tersandung Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Terkait KIP,Saipullah Nasution mengatakan Inspektorat, Dinas PMD, dan organisasi kepala desa harus duduk bersama agar satu pemahaman mengenai batasan informasi yang bisa diakses publik. Sebab, tidak semuanya harus dipublikasikan.
Mengenai perda, Kadis PMD Irsal Pariadi mengungkapkan pembahasan awal sudah dilakukan di DPRD. Dalam waktu dekat Badan Musyawarah Dewan akan menjadwalkan pembahasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Sebelumnya, Ketua APDESI Miswaruddin menyampaikan beberapa aspirasi yang menjadi dasar mereka menyurati bupati untuk audiensi.
Hal-hal tersebut antara lain permintaan kenaikan tunjangan kepala desa, peningkatan kapasitas kepala desa dalam mengelola anggaran, upaya perlindungan hukum bagi kepala desa, peraturan terkait aparatur dan BPD, perayaan Hari Desa yang belum pernah terlaksana di Madina.
"Juga, dua kasus yang belakangan sudah sampai ke Pak Bupati, Desa Tandikek dan Desa Panggautan. Kami harap penyelesaiannya benar-benar objektif dan komprehensif," kata dia.zal
37 Peserta Ikuti Seleksi JPTP Pemkab Deli Serdang,Bupati Kami Memilih OrangOrang Terbaik untuk Membangun Deli Serdang
kota
BPK Bongkar Dugaan Korupsi Disdikbud Medan, Salah Kelola Anggaran Nyaris Rp70 Miliar
kota
Kapolres Palas Pimpin Apel Penyerahan Bingkisan Nataru 20252026,AKBP Dodik Yulianto Semoga Bermanfaat dan Selamat Hari Natal
kota
Antisipasi Lonjakan Harga, Satreskrim Polres Padangsidimpuan Pantau Pangan di Pasar Sagumpal Bonang
kota
Satlantas Polres Padangsidimpuan Sigap Atur Lalu Lintas Akibat Pohon Tumbang di Jalan Imam Bonjol
kota
PB ALAMP AKSI Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi di PT Inalum dan Perumda Tirtanadi
kota
Pertamina EP Rantau Dirikan Posko Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Aceh Tamiang
News
sumut24.co MedanDirektorat Jenderal Pajak (DJP) telah mulai mengimplementasikan sistem Coretax DJP sejak Januari 2025 sebagai satu sistem
Ekbis
AnakAnak Muda Kabupaten Langkat Deklarasikan Diri Jadi Kader PKB
kota
Prof Arif Satria Kepala BRIN Tinjau Langsung Korban Bencana Sumatera di Aceh.
News