Hj. Sri Rezeki Minta Pemerintah Lindungi Masyarakat Yang Menjadi Korban Pinjol

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan
• PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box
• Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Anggota DPRD Medan Hj. Sri Rezeki AMd meminta pemerintah memberi perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban pinjaman online (pinjol). Hal ini karena banyaknya korban pinjol dan mereka dipaksa untuk membayar pinjaman dengan bunga yang berkali- kali lipat.

"Kita prihatin dengan kondisi masyarakat yang banyak terjerat pinjol. Paling menyedihkan lagi, kadang masyarakat nggak tau kalau sudah kena pinjol saking mudahnya aplikasi ini berseliweran melalui gadget atau handphone. Begitu diklik, langsung dapat. Gak nyangkanya, pinjaman 500 ribu bisa berkali lipat tagihannya," kata Sri Rezeki di Medan, Senin (11/5/2025).

Meski pemerintah sudah banyak menutup situs-situs pinjol ilegal, namun sampai sekarang penyedia layanan pinjaman dengan bunga tak masuk akal itu masih banyak menjamur.

Menurutnya lagi, perlu komitmen dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah pinjol yang telah merugikan masyarakat dan negara. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menjadi ajang manfaat bagi para fasilitator pinjol ilegal. Karena jika dibiarkan praktik pinjol akan semakin meluas dan dapat mengancam para kalangan anak muda untuk terjerat hutang dan judi online (judol)

"Pemerintah harus komitmen memberantas pinjol dan memudahkan masyarakat untuk mendapat akses pinjaman atau kredit lunak sehingga mereka tidak terjerat hutang yang menumpuk," ungkap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Anggota Komisi III ini menyarankan agar pemerintah membentuk satgas untuk menonaktifkan akun akun nggak jelas, termasuk judi online (judol) dan saham. Selain itu juga harus ada program sosialisasi tentang dampak dari hal tersebut sehingga masyarakat dapat terhindar dari pinjol dan judol.

"Kita juga meminta pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk korban pinjol illegal dan memberikan bantuan yang akan memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan ekonominya dengan menciptakan alternatif pembiayaan yang legal dan terjangkau bagi masyarakat, " ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, butuh komitmen semua pihak untuk ikut andil memberantas pinjol dan judol.
"Ini menjadi tugas kita bersama agar anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa terlepas dari aktivitas pinjol maupun judol,"pungkasnya. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Peringatan HUT ke-436 Kota Medan, Hadi Suhendra : Pemko Medan Harus Mampu Wujudkan "Maju untuk Semua"

Anggota DPRD Medan Kritik Penataan Kota Jelang APEKSI, Jangan Bersih Hanya Karena Ada Tamu, Rakyat Jadi Korban

Refleksi HUT ke-436 Kota Medan 2026 Ahmad Afandi Harahap: Medan Harus Tumbuh Bukan Hanya Secara Fisik, Tapi Juga Meningkatkan Kualitas Hidup Warga