GERBRAK Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Proyek Citraland di Lahan HGU PTPN II

Baca Juga:

• Nama Gubernur Bobby Nasution kembali Tersorot saat Konfrensi Pers OTT Wamenaker di KPK, Ini Keterangan Setyo Budiyanto.
• Saharuddin Koordinator GERBRAK didampingi sejumlah Aktivis Silaturahmi ke LBH Medan
• MAPANCAS Langkat Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Smart Board

Jakarta — Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi demonstrasi serentak di tiga lokasi strategis Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (6/5).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan Kota Deli Megapolitan (KDM) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II di Sumatera Utara. Proyek tersebut kini dikembangkan menjadi kawasan properti mewah oleh PT Ciputra KPSN (Citraland).

Dalam orasinya, Ariswan selaku Koordinator Lapangan GERBRAK menegaskan bahwa krisis agraria di Sumatera Utara sudah memasuki tahap genting.
"Tanah rakyat dikapling demi kepentingan korporasi besar. Di atas penderitaan rakyat, berdiri proyek mewah yang dibangun tanpa transparansi dan diduga sarat pelanggaran hukum," tegas Ariswan.

GERBRAK juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 26/LHP/XX/8/2024 tertanggal 30 Agustus 2024. Laporan itu mengungkap dugaan penyimpangan dalam kontrak kerja sama antara PTPN II dan PT Ciputra KPSN melalui Master Cooperation Agreement (MCA), yang membentuk perusahaan patungan untuk menggarap megaproyek tersebut. Proses itu diduga tidak melalui mekanisme perizinan yang semestinya.

Dalam pernyataan sikapnya, GERBRAK menyampaikan sepuluh tuntutan utama:

1. Mendesak aparat penegak hukum memeriksa dan membongkar dugaan korupsi dalam pembangunan KDM oleh PT Ciputra KPSN di lahan HGU PTPN II.

2. Meminta penegakan hukum atas dugaan pelanggaran proses perizinan oleh PT Ciputra KPSN.

3. Menindaklanjuti temuan BPK terkait kontrak proyek KDM.

4. Meminta Kapolri memberi atensi penuh atas dugaan penyerobotan lahan PT Sianjur di Sumatera Utara.

5. Mengusut dugaan korupsi yang melibatkan PTPN II, BPN Deli Serdang, dan Polda Sumut terkait penyerobotan lahan PT Sianjur.

6. Menangkap dan mengadili oknum PTPN II yang diduga merampas tanah rakyat menggunakan dokumen HGU ilegal.

7. Mendesak BPN Deli Serdang dan BPN RI mematuhi putusan pengadilan terkait penerbitan HGB atas nama PT Sianjur Resort seluas 30 hektare.

8. Meminta Polda Sumut menghentikan pembangunan kantornya di atas tanah yang tidak sesuai peruntukannya dan merupakan milik warga.

9. Mendesak PTPN II, BPN Deli Serdang, BPN Pusat, dan Polda Sumut mematuhi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap.

10. Meminta Komisi II, III, dan VI DPR RI beserta pimpinan DPR RI untuk memanggil seluruh pihak terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP) guna menyelesaikan permasalahan ini.

Aksi GERBRAK ini menambah panjang daftar desakan publik agar aparat hukum segera mengusut tuntas dugaan korupsi dan pelanggaran agraria di balik megaproyek Kota Deli Megapolitan.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Nama Gubernur Bobby Nasution kembali Tersorot saat Konfrensi Pers OTT Wamenaker di KPK, Ini Keterangan Setyo Budiyanto.

Saharuddin Koordinator GERBRAK didampingi sejumlah Aktivis Silaturahmi ke LBH Medan

MAPANCAS Langkat Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Smart Board

Masuk Dalam Sorotan KPK, Benarkah Yayasan Gus Irawan Jadi Corong Korupsi CSR BI..?

Noel, dari Jokowi Mania Berakhir OTT KPK

GREAT Institute Prihatin atas OTT KPK Wamenaker, Praktik Korupsi Masih Bergentayangan.