Miris! Kasus Suram Angkot di Padangsidimpuan, Fraksi Golkar Desak Pemerintah segera Evaluasi dan Perkuat Pengawasan

P. Sidimpuan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Komisi B DPRD Sumut Diduga Kecolongan, Ketua KTH Pantai Labu Firestey Disebut Eks Napi Kasus Curanmor
• Pimpin Apel Pemerintahan, Wali Kota Tanjungbalai Tekankan OPD Harus Bertanggung Jawab dan Kerja Maksimal
• Pastikan Setiap Regulasi Miliki Kepastian Hukum Yang Kuat, Wali Kota Medan Dorong Pencabutan Perda Lembaga Kemasyarakatan

Kota Padangsidimpuan kembali diguncang kasus tragis yang mencoreng wajah transportasi publik. Pada Rabu, 16 April 2025, publik dikejutkan dengan kabar Rudapaksa (Pemerkosaan) terhadap seorang siswi SMA yang dilakukan oleh sopir angkot trayek 02.

Peristiwa ini menambah panjang daftar kasus suram yang melibatkan angkutan umum (Angkot) di kota ini, mulai dari sopir ugal-ugalan,Dugaan penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan terhadap penumpang.

Merespons kejadian memilukan ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan, H. Purnadi, SE, menyatakan keprihatinan yang mendalam. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan hanya mencerminkan krisis moral, tetapi juga mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan serta tata kelola transportasi umum yang ada saat ini.

"Kami sangat berduka atas tragedi yang menimpa salah satu pelajar kita. Ini bukan sekadar masalah kriminalitas, tapi ini adalah tanda bahwa kita gagal memberikan rasa aman di ruang publik," ujar H. Purnadi.

*Sisi Gelap Angkot di padangsidimpuan: Bukan Sekadar Ugal-ugalan*

Salah satu contoh Angkutan umum, Trayek angkot 02 kini identik dengan berbagai pelanggaran dan keresahan publik. Banyak warga mengeluhkan perilaku sopir yang ugal-ugalan di jalan, sering ngebut tanpa mempedulikan keselamatan penumpang.

Tak hanya itu, laporan mengenai dugaan penggunaan narkoba di kalangan sopir juga semakin mengkhawatirkan.

Parahnya, beberapa sopir bahkan terlibat dalam kasus kekerasan terhadap penumpang, termasuk pelecehan hingga tindakan kriminal berat seperti pemerkosaan. Ini menimbulkan trauma, terutama bagi perempuan dan pelajar yang menggunakan jasa angkutan tersebut setiap hari.

Menanggapi kondisi darurat ini, H. Purnadi dari Partai Golongan Karya (Golkar) mendorong agar Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak tinggal diam. Ia menegaskan perlunya pendekatan sistematis, cepat, dan tegas untuk mengatasi krisis ini. Berikut beberapa strategi yang disampaikan:

1. Evaluasi dan Verifikasi Izin Operasional

Fraksi Golkar mendesak Dinas Perhubungan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh armada angkutan umum, khususnya trayek 02. Ini termasuk memverifikasi kelayakan kendaraan serta uji kompetensi dan psikologi para sopir.

2. Pembentukan Satgas Gabungan Pengawasan

Perlu dibentuk tim gabungan antara Dishub, Satlantas, dan Satpol PP untuk menggelar razia berkala. Setiap pelanggaran harus ditindak tegas, termasuk pencabutan izin trayek atau penahanan kendaraan yang bermasalah.

3. Sistem Identifikasi & Layanan Pengaduan Cepat

Seluruh angkot wajib memasang tanda pengenal sopir dan nomor kontak pengaduan di dalam kendaraan. Pemerintah juga didorong untuk membuat aplikasi atau kanal digital khusus untuk pelaporan cepat oleh masyarakat.

4. Pelatihan dan Pembinaan Etika Profesi

Fraksi Golkar juga mengusulkan adanya pelatihan rutin bagi sopir terkait keselamatan berkendara, pelayanan, dan kesadaran hukum. Organisasi angkutan harus dilibatkan sebagai bagian dari sistem pengawasan internal.

5. Transportasi Sekolah yang Aman

Agar pelajar terlindungi, Fraksi Golkar mendukung program pengadaan transportasi sekolah yang aman dan diawasi secara ketat oleh pemerintah dan pihak sekolah.

6. Kampanye Kesadaran Masyarakat

Langkah preventif juga penting. Kampanye tentang hak-hak penumpang dan pentingnya melapor jika mengalami kekerasan harus digencarkan. Fraksi Golkar mengajak tokoh masyarakat dan media lokal turut andil dalam menyuarakan isu ini.

Kritik tajam H. Purnadi bukan tanpa dasar. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas keselamatan transportasi bukan hanya di tangan sopir atau pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

"Kita butuh kolaborasi semua pihak, mulai dari pengawasan oleh instansi terkait, kesadaran sopir, hingga partisipasi warga. Ini bukan hanya soal angkot trayek 02, tapi juga soal masa depan transportasi publik di Padangsidimpuan dan tentunya bagian dari peningkatan Pendapatan daerah (PAD)," tutupnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Komisi B DPRD Sumut Diduga Kecolongan, Ketua KTH Pantai Labu Firestey Disebut Eks Napi Kasus Curanmor

Pimpin Apel Pemerintahan, Wali Kota Tanjungbalai Tekankan OPD Harus Bertanggung Jawab dan Kerja Maksimal

Pastikan Setiap Regulasi Miliki Kepastian Hukum Yang Kuat, Wali Kota Medan Dorong Pencabutan Perda Lembaga Kemasyarakatan

Carut Marut PKH Medan Makmur, Zulkarnaen Pertanyakan Keseriusan Pemko Medan Salurkan Bansos

Polemik Penebangan Pohon Dampak Pembangunan BRT Terus Berlanjut, Rizki Lubis : DLH Medan Jangan Suka Buang Badan

Keluarga Bantah WLG Mati Bunuh Diri, DPRD Medan : Polisi Harus Usut Tuntas Seluruh Indikasi Kejanggalan