Dua Tersangka Kasus Korupsi Aset PT KAI di Medan Ditahan, Negara Rugi Rp35,4 Miliar

Baca Juga:

• DPO Hampir Setahun Tak Tertangkap, Kejati Sumut Didesak Ambil Alih Perburuan Terpidana Korupsi Disdik Batu Bara
• Menelusuri Jejak PT AR di Hulu Sungai Sibio-bio, Dari Air Diduga Kandung Kimia hingga Kayu Gelondongan, Negara Jangan Tutup Mata
• Mantan Direktur Pelaksana Inalum Jadi Tersangka Baru Korupsi Penjualan Aluminium Alloy, Kejati Sumut Tahan OAK

MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang terletak di Jalan Sutomo dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian hingga Rp35,49 miliar.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Medan, M Ali Rizza, mengatakan kedua tersangka dalam kasus ini adalah Ryborn Tua Siahaan (RTS) dan Johan Evandy Rangkuti (JER). Keduanya diduga memiliki peran berbeda dalam kasus penguasaan aset negara tersebut.

"Tersangka RTS menguasai dan memanfaatkan aset milik PT KAI di Jalan Sutomo tanpa hak atau izin. Sementara tersangka JER mengalihkan penguasaan aset PT KAI di Jalan Perintis Kemerdekaan kepada pihak yang tidak berhak serta menerima kompensasi pembayaran," kata Ali Rizza dalam keterangannya, Sabtu (28/2).

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara akibat perbuatan tersangka RTS mencapai Rp21,9 miliar. Sedangkan akibat perbuatan tersangka JER, kerugian negara tercatat sebesar Rp13,57 miliar.

"Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp35,49 miliar," ungkapnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Pidsus Kejari Medan langsung melakukan penahanan terhadap keduanya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan selama 20 hari ke depan.

"Tersangka RTS ditahan sejak Selasa (25/2), sementara tersangka JER mulai ditahan pada Kamis (27/2)," jelas Ali Rizza.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, keduanya juga dikenakan Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPO Hampir Setahun Tak Tertangkap, Kejati Sumut Didesak Ambil Alih Perburuan Terpidana Korupsi Disdik Batu Bara

Menelusuri Jejak PT AR di Hulu Sungai Sibio-bio, Dari Air Diduga Kandung Kimia hingga Kayu Gelondongan, Negara Jangan Tutup Mata

Mantan Direktur Pelaksana Inalum Jadi Tersangka Baru Korupsi Penjualan Aluminium Alloy, Kejati Sumut Tahan OAK

37 Peserta Ikuti Seleksi JPTP Pemkab Deli Serdang, Bupati: Kami Memilih Orang-Orang Terbaik untuk Membangun Deli Serdang

BPK Bongkar Dugaan Korupsi Disdikbud Medan, Salah Kelola Anggaran Nyaris Rp70 Miliar

PB ALAMP AKSI Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi di PT Inalum dan Perumda Tirtanadi