Shohibul Anshor Siregar Soroti Integritas Demokrasi dan Rencana Pendidikan Kepala Daerah di Akademi Militer

Baca Juga:

• Momen Kebangsaan: Jokowi, Prabowo dan Gibran dalam Satu Bingkai
• Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto
• Prabowo Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN 2026, Timnas Digenjot Menuju Piala Dunia 2030

Medan — Pemerhati sosial politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menyoroti sejumlah masalah dalam demokrasi Indonesia pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurutnya, hasil Pilkada yang sering berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan adanya masalah serius terkait integritas demokrasi.

"Banyak paslon yang terpilih harus menghadapi gugatan di MK. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih bermasalah, dan integritas Pilkada kita patut dipertanyakan," ungkap Siregar dalam pernyataan yang diterima oleh media, Sabtu (11/2).

Selain itu, Siregar juga mengingatkan agar kepala daerah yang baru terpilih tidak terjebak dalam praktik korupsi. Ia menyebutkan bahwa banyak calon kepala daerah yang harus menanggung biaya besar untuk memenangkan Pilkada dan, dalam beberapa kasus, harus melunasi utang kepada pihak tertentu atau memenuhi komitmen dengan oligarki yang mengharuskan mereka memberikan proyek tertentu.

"Setelah terpilih, biasanya mereka harus merawat stabilitas politik dan mengamankan posisi mereka, yang sering kali melibatkan biaya besar. Itu sebabnya kita harus berhati-hati agar hal ini tidak merugikan rakyat," lanjut Siregar.

Shohibul Anshor Siregar juga menegaskan pentingnya untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama kaum miskin. Ia mengajak kepala daerah terpilih untuk menjalankan program Jaminan Pekerjaan, dengan memberikan kesempatan kerja bagi pengangguran. "Pekerjaan adalah hak dan martabat setiap warga negara. Tanpa pekerjaan, orang tidak memiliki harga diri," ujarnya, mengutip Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Terkait rencana untuk mengirimkan kepala daerah yang akan dilantik ke Akademi Militer di Lembah Tidar, Magelang, untuk menjalani pendidikan, Siregar menunjukkan ketidaksetujuannya. Ia berpendapat bahwa langkah tersebut tidak akan efektif dalam mengurangi korupsi, mengingat sejumlah masalah besar, seperti praktik perjudian online yang merugikan masyarakat, belum dapat diselesaikan meskipun ada program serupa di masa lalu.

"Saya sarankan kepada Prabowo untuk mengurungkan niat tersebut. Jika sudah ada upaya seperti itu, mengapa sampai saat ini masih muncul masalah besar yang merusak wibawa pemerintah?" tandasnya.

Siregar menegaskan bahwa Indonesia harus kembali fokus pada pelaksanaan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit atau oligarki. Dengan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati, ia berharap bisa tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan pro-rakyat.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Momen Kebangsaan: Jokowi, Prabowo dan Gibran dalam Satu Bingkai

Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto

Prabowo Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN 2026, Timnas Digenjot Menuju Piala Dunia 2030

Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Kertanegara, Bahas Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Prabowo: Generasi Muda Jadi Penentu Indonesia Masuk Empat Besar Ekonomi Dunia pada 2045

Said Iqbal Masuk Lingkar Istana, Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden