Dosen FISIP UMSU: Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Baca Juga:
Pemerintahan Prabowo Subianto dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk merombak Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan menggantinya dengan Kementerian Pengadaan Pekerjaan. Konsep ini berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih konkret bagi setiap warga negara Indonesia, selaras dengan amanat konstitusi.
Tugas pokok dari Kementerian Pengadaan Pekerjaan akan mencakup kebijakan Jaminan Pekerjaan (Job Guarantee), yang bertujuan untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dengan upah layak. Jika pasar kerja tidak dapat menyerap angkatan kerja, negara wajib menyediakan lapangan kerja melalui sektor last resort. Hal ini mencerminkan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan kesejahteraan sosial dan mengurangi angka pengangguran.
Lebih jauh, perombakan ini bukan hanya sekedar perubahan alokasi anggaran, tetapi juga pembaruan dalam struktur dan sistem kementerian. Hal ini penting untuk memastikan kementerian dapat lebih responsif dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Pemerintahan Prabowo Subianto juga perlu mempertimbangkan rasionalisasi pembentukan kabinet, termasuk jumlah dan fungsi kementerian, untuk menciptakan struktur yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.
Dalam konteks sejarah, sistem ketenagakerjaan di Indonesia kerap dilihat dari perspektif kolonial. Negara selama ini tidak memandang penyediaan pekerjaan sebagai tanggung jawab utama pemerintah. Kementerian Tenaga Kerja seringkali hanya berperan sebagai pengamat dalam interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, tanpa intervensi nyata untuk menciptakan solusi yang mendasar.
Bahkan, masalah transmigrasi yang diangkat oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga sudah tidak relevan lagi, mengingat transmigrasi sebagai kebijakan besar sudah selesai sejak era Orde Baru. Kini, isu yang lebih mendesak adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan tujuan Indonesia Emas 2045, dan ini hanya bisa tercapai melalui kebijakan yang lebih fokus pada pengadaan pekerjaan.
Job Guarantee sebagai Solusi
Kebijakan Job Guarantee (JG) menjadi solusi penting untuk mengatasi pengangguran struktural yang selama ini dialami oleh angkatan kerja Indonesia. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara seharusnya menanggapi hak ini dengan menyediakan pekerjaan melalui kebijakan yang menjamin setiap individu yang siap bekerja mendapatkan pekerjaan yang layak.
Kebijakan ini telah diterapkan dengan sukses di berbagai negara. Program New Deal di AS pada masa Depresi Besar, Program CDEP di Australia yang menyediakan pekerjaan untuk masyarakat Aborigin, serta Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) di India, adalah contoh nyata keberhasilan Job Guarantee dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Dengan memperkenalkan kebijakan ini, Indonesia dapat mengatasi pengangguran struktural, memperbaiki distribusi pekerjaan, dan meningkatkan stabilitas sosial. Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini, kebijakan Job Guarantee sangat relevan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dan memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya.
Shohibul Anshor Siregar, Dosen FISIP UMSU dan Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya ('nBASIS).
Red
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers
News
H SYAHRIR NASUTION Bersatu untuk Rakyat, Berjuang Demi Kemajuan Indonesia! Lima Tokoh, Satu Semangat Menyelamatkan Bangsa
News
Medan sumut24.co Di tengah dinamika perkembangan zaman, hadir sosok muda penuh inspirasi yang membawa semangat kebersamaan bagi generasi p
kota
Bobby Nasution Dorong RSU Haji Medan Terus Tingkatkan Kualitas Layanan, Targetkan Mampu Bersaing dengan Malaysia dan Singapura
News
Gerak Cepat Polsek Medan Tuntungan! Terduga Pelaku Penganiayaan Faisal Arief Berhasil Diamankan
News
Gempur Peredaran Narkoba! Kanwil Ditjenpas Sumut Razia Lapas dan Rutan Medan, Polisi hingga TNI Turun Tangan
News
Perang Melawan Narkoba! Kejari Tapsel Musnahkan 8,1 Kg Ganja dan Puluhan Gram Sabu
News
FJM Dukung Rizal Surya Pimpin Dewan Kehormatan PWI Sumut
News
sumut24.co MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat komitmen dalam menjaga kesehatan
kota