Presiden Prabowo Pimpin Rapat Bahas Percepatan Pembangunan IKN

Baca Juga:

• PLN Mulai Pembangunan Infrastruktur Gasifikasi Wujudkan Transisi Energi Bersih
• Pujaketarub Akan Gelar Aksi Besar Tolak Penyelenggaraan HONNE di Hotel Santika Medan
• JMSI Tabagsel di Sambut Hangat Dandim 0212/Tapsel, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo : Dukung Penuh dan Harapkan Sinergi Media demi Kemajuan Daerah

Jakarta -Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025, dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangannya kepada awak media usai rapat menyampaikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengacu pada _timeline_ dan tahapan yang telah ditetapkan.

"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti _timeline_ dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas," ujar AHY dalam keterangan persnya di Ruang Sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta.

Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep "ibu kota politik" dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.

"Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis," ungkap AHY.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.

"Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik," ungkap AHY.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama juga melaporkan bahwa pada tahap awal (2022–2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.

Selain itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024.

"Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan _grounbreaking_ tadi baik dari 1-8 maupun nanti yang ke 9 agar tidak sekadar _groundbreaking_ tapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya," ujar Basuki.

Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PLN Mulai Pembangunan Infrastruktur Gasifikasi Wujudkan Transisi Energi Bersih

Pujaketarub Akan Gelar Aksi Besar Tolak Penyelenggaraan HONNE di Hotel Santika Medan

JMSI Tabagsel di Sambut Hangat Dandim 0212/Tapsel, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo : Dukung Penuh dan Harapkan Sinergi Media demi Kemajuan Daerah

Paripurna DPRD Paluta Ranperda 2024 dan RPJMD 2025-2026,Reski Basyah Harahap Harap segera ditetapkan menjadi Perda

Bupati Asahan Serahkan Fasilitas Bansos Pembangunan Ekonomi Masyarakat TA 2025

LSM LIRA Sumut Berharap KPK Melakukan Penyelidikan dugaan persekongkolan lelang pembangunan gedung Kejatisu