
Program Enam PHTC Berbiaya Rp300- 400 miliar, Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi
Program Enam PHTC Berbiaya Rp300 400 miliar,Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi
kotaBaca Juga:
Masa yang datang dari 21 kecamatan tersebut melakukan aksi, mereka meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) segera digelar, hal itu bukan tanpa alasan, karena, pada hari H tanggal 27 Nopember kemarin, bencana alam datang, yakni, hujan deras yang mengakibatkan banjir di mana-mana.
Bahkan ada TPS yang hanyut, selain itu, adanya indikasi keterlibatan ASN dan Kepling dalam mengkondisikan pemenangan salah satu calon tertentu, ASN dan Kepling tidak netral dalam Pilkada Medan.
Ada juga warga yang belum mencoblos tapi daftar hadirnya telah di tanda tangani, dugaan kecurangan itu jelas sebagaimana vidionya yang beredar di medsos, namun sayangnya, belum ada tindakan dari KPU dan Bawaslu, kata orator yang silih berganti yang dilansir awak media.
Dari amatan awak media, Orator lainnya juga mengungkapkan, keterlibatan Kepling dibeberapa kecamatan sangat jelas, di Medan Denai juga sangat kuat Kepling ikut mengkondisikan warga untuk memenangkan colon tertentu, bahkan ada yang bagi-bagi beras.
"Dimana-mana kita yakin Kepling dan ASN sudah dikoordinasikan untuk memenangkan pasangan calon tertentu, hancur demokrasi ini", ujar orator lainnya.
Salah seorang tokoh masyarakat Medan Utara, Datuk Agustian kepada awak media dilokasi aksi, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa Aksi Masyarakat Pendukung Pilkada Jujur ini meminta KPU untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU).
"Kami datang kesini meminta KPU untuk menjadwalkan pemungutan suara ulang, alasannya jelas, pada hari H tanggal 27 Nopember kemarin terjadi bencana alam, hujan deras dan banjir dikawasan Medan", kata Datuk Agustian.
Datuk juga memaparkan, bahwa minimnya partisipasi masyarakat memilih ke TPS, itu menandakan kurangnya sosialisasi KPU, rusak demokrasi ini, apalagi indikasi keterlibatan ASN dan Kepling sangat kuat di Pilkada, ujarnya lagi.
"Siapa pun yang menjadi walikota Medan kami tak peduli, yang kami inginkan pemungutan suara ulang, karena Pilkada saat ini sangat jelas kecurangannya, apalagi keterlibatan ASN dan Kepling", katanya.
Disinggung, apakah aksi ini untuk meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubsu juga, dengan tegas Datuk Agustian menjawab, kami hanya menuntut pemungutan suara ulang Pilkada Medan saja, pungkasnya.
Usai melakukan aksi di KPU Medan, massa aksi berpindah ke kantor Bawaslu, menyampaikan tuntutan yang sama, mendesak Bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. (Red)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google NewsProgram Enam PHTC Berbiaya Rp300 400 miliar,Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi
kotaWali Kota membuka Sosialisasi Pengenalan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Rangka Kerjasama Lintas Perangkat Daerah
kotaWali Kota menghadiri Dies Natalis ke60 Tahun USI, di Aula Radjamin Purba Kampus USI
kotaPendidik Itu Pemimpin, Pemimpin Itu Pendidik
kotaKAMAK Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Pengadaan PTI Jaman Pj Walikota Tebing Tinggi Meottaqien Hasrimy
kotasumut24.co Medan. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendukung dan mengharapkan Komunitas Medan Teater, tampil maksimal serta mengh
kotaRapat Paripurna DPRD Sumut, Gubernur Dinilai Arogan dan Tak Transparan Soal Pergeseran Anggaran
kotaSekda Kabupaten Solok Kunjungi Kantor Camat X Koto di Atas, Dorong Peningkatan Layanan Publik
kotaJNE&ndashKADIN Bersinergi, Dorong UMKM Padangsidimpuan Tumbuh lewat Inovasi dan Logistik Digital
kotasumut24.co Palas, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., bersama Peja
News