Keadilan Ruang Untuk Sumut Bermartabat

104

Oleh: Benny Iskandar, ST. MT

Pada tanggal 15 April yang lalu Propinsi Sumut yang kita cintai ini berusia 72 tahun. Perayaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena tenggelam dalam keprihatinan pandemi covid19. Tulisan ini sedikit menyampaikan beberapa refleksi atas kemajuan di Sumut, sehingga mendorong kita untuk mendukung pembangunan Sumut Bermartabat.

Masalah Keadilan Ruang Pembangunan Sumut

Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Sumut menyebutkan kesenjangan pembangunan, pendapatan, dan kualitas SDM yang cukup besar antar kabupaten/kota di Sumut serta daya saing masih perlu mendapat perhatian serius. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di Sumut dapat dikelompokkan 4 (empat) bagian.

1. Kesenjangan pertumbuhan wilayah dan sistem perkotaan
Dalam sistem perkotaan telah terjadi Primacy City yaitu tumbuhnya satu kota yang sangat besar dalam satu wilayah tanpa diikuti perkembangan yg seimbang kota-kota menengah dan besar lain. Kota Medan dan kawasan Mebidang tumbuh sangat dominan, sedangkan kota lain di Sumut seperti Pematang Siantar, Sibolga, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli, Kisaran, Sidikalang, dan Rantau Parapat kurang pesat pertumbuhannya.

Kota-kota menengah dan kecil lainnya tumbuh lebih lambat lagi. Primacy dan ketimpangan ini menimbulkan urbanisasi yang sangat besar ke Kota Medan sehingga beban kota akan semakin besar. Disisi lain, jika dibiarkan maka kota-kota kecil dan desa akan semakin ditinggalkan penduduk produktifnya karena pergerakan ekonomi bertumpu di Kota Medan.

Strategi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan tumbuh kembang kota-kota yang direncanakan dalam RTRW dan desa-desa di sekitarnya. Permasalahannya adalah tiap kota belum memiliki produk ekonomi andalan yang spesifik sebagai motor penggerak ekonomi dan pengikat keterkaitan pengembangan wilayah kota dan desa.

2. Kemiskinan dan Kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan sosial
Angka jumlah kemiskinan di Sumut 8,63 persen pada September 2019. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2019, atau berkurang sekitar 22 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Jumlah tersebut turun 2,76 persen dibanding periode 2016 (tahun 2017 tidak diambil karena rentan kepentingan politik) yang mencapai 1.452.550 atau 10,27 persen. Walau berkurang, tetapi jumlah penduduk miskin masih besar.

Realitanya, angka kemiskinan tersebut diperkirakan jauh lebih besar dari data BPS serta dari dampak pandemi covid 19 ini. Persentase pekerja tidak penuh pada Februari 2020 sebesar 32,68 persen terdiri dari pekerja paruh waktu 25,31 persen dan setengah pengangguran sebesar 7,37 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumut menyebutkan, perekonomian di Sumut masih terkonsentrasi di kawasan pantai timur dengan pangsa sebesar 70,6% dan sampai dengan pertengahan tahun 2019, Sumut masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Di sisi lain, ketimpangan perekonomian juga tercermin dari persentase penduduk miskin yang masih berpusat di area kepulauan.

3. Struktur ekonomi yang kurang stabil
Sektor perkebunan dan ekspor hasil perkebunan masih menjadi salah satu tumpuan perekonomian di Sumut yang merupakan salah satu penghasil sawit dan karet terbesar di Indonesia. Struktur perekonomian yang masih bergantung pada komoditas kelapa sawit membuat perekonomian Sumut sangat terpaut oleh kondisi harga komoditas serta kebijakan perdagangan negara mitra dagang.

Secara struktural, perekonomian Sumut masih ditopang oleh agroindustri kelapa sawit dengan pangsa produksi 56,1% terhadap total seluruh industri dan menyerap 26,6% dari total seluruh pekerja industri Sumut.

Selain itu, ekspor provinsi ini pun masih didominasi oleh CPO dengan pangsa 37,18% dari nilai ekspor dan produk karet sebesar 14,01% pada tahun 2019. Menurut Bank Indonesia pada Desember 2019, masih besarnya ketergantungan terhadap ekspor terkait komoditas perkebunan dan gejala berkurangnya kontribusi lapangan usaha industri pengolahan kepada perekomian.

Pendekatan yang harus dilakukan adalah menyiapkan komoditas unggulan baru terutama pada wilayah yang tidak memiliki potensi kelapa sawit dan karet serta tidak menambah luas lahan kelapa sawit baru. Penyiapan kemudahan pembiayaan, teknologi dan bahan produksi dan pemasaran sektor pertanian dan industri UMKM menjadi hal yang penting.

4. Daya Saing Investasi Sumut masih rendah
Daya saing Sumut pada tahun 2016 sesuai hasil penelitian Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy National University Singapura berada di urutan ke 24 dari 33 Provinsi di Indonesia. Posisi daya saing pada tahun 2015 pada peringkat 15 dan peringkat 19 pada 2014.

Peringkat ini jauh dibawah provinsi lain di Sumatera seperti Riau, Lampung, Sumsel dan Sumbar. Daya saing ini dipengaruhi oleh berbagai indikator, antara lain ketersediaan infrastruktur, layanan publik, stabilitas dan pemerintahan yang bersih.

Telah menjadi pameo yang lama di masyarakat bahwa akan mudah mengetahui apakah seseorang sudah memasuki wilayah Sumut, yaitu jika dirasa banyak jalan rusak dan lalu lintas semrawut. Hal ini dapat kita rasakan jika memasuki wilayah Sumut dari Provinsi NAD, Riau maupun Sumbar.

Krisis energi listrik yang menyebabkan padamnya listrik telah lama dirasakan disamping masalah kurangnya pasokan air bersih, sanitasi dan banjir. Konektifitas pelayanan dan infrastruktur menjadi hal yang penting “Lemahnya daya saing pada gilirannya dapat semakin menghambat upaya untuk memperbaiki investasi karena investor akan cenderung memilih daerah dengan daya saing yang lebih baik”,
Menurut Wiwiek Sisto Widayat Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara pada acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2019, yang dihadiri Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Mewujudkan Sumut Bermartabat
Visi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah mewujudkan Provinsi Sumut yang maju, aman, sejahtera dan bermartabat. Untuk mewujudkan isi tersebut dibutuhkan kesungguhan dan keinginan yang kuat, serta suasana yang kondusif. Selain menjadi pemersatu, Gubernur dan Wakil Gubernur sejatinya juga mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki daerah ini untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan keadilan ruang dan pemerataan infrastruktur dalam pembangunan Sumut.

Lima program prioritas untuk mewujudkan Sumut Bermartabat dalam misi tersebut telah tersirat adanya keinginan mewujudkan keadilan ruang seperti pembangunan infrastruktur yang cukup untuk mendukung kenyamanan masyarakat, dan peningkatan daya saing masyarakat dengan memprioritaskan Sumut kembali pada sektor agraris. Program tersebut perlu dijabarkan lebih rinci lagi agar dapat memecahkan masalah pembangunan yang ada di Sumut.

Keadilan Ruang dan Infrastruktur
Membangun infrastruktur dan SDM yang berkualitas, sejatinya menjadi perhatian gubernur dan wakil gubernur yang baru. Dengan begitu, seluruh potensi yang ada di daerah ini dapat dikelola secara maksimal dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Sumut yang sejahtera dan bermartabat. Pengembangan kota kecil dan menengah dengan menciptakan integrasi desa dan kota yang berbasis pada pengembangan produk unggulan sesuai kekayaan alam masing-masing kabupaten kota menjadi hal yang diperlukan dalam mendukung 5 program prioritas. Kreatifitas pimpinan Daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah dengan sumberdaya lokal dan nasional yang ada menjadi faktor penentu keberhasilan.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain :
1. Memetakan Potensi dan Masalah Tiap Wilayah
sistem perkotaan dan pemerataan pembangunan dalam rencana tata ruang hanya dapat tercipta jika masing-masing wilayah memiliki keunggulan khas daerah. Keunggulan ini berlandaskan pada potensi dan karakteristik alam serta budaya masyarakat. Tata Ruang dan RPJM belum memuat secara jelas hal yang akan dikembangkan di suatu daerah secara spesifik.

Belajar dari apa yang dilakukan oleh China dan negara-negara Eropa dengan strategi one village/region one product nya, maka hal ini perlu juga dikembangkan di Sumut untuk memecahkan masalah ketimpangan pembangunan wilayah, primacy city dan struktur ekonomi yang terlalu tergantung dengan perkebunan dan industri kelapa sawit.

Banyak wilayah yang berpotensi mengembangkan komoditi yang dibutuhkan pasar dunia dan regional tetapi tidak dapat berkembang. Potensi lahan kurang produktif juga sangat tinggi. Lahan di Tapanuli bagian selatan cocok untuk produk-produk pertanian.

Di pesisir barat potensi ikan dan pertanian juga tinggi tetapi harga tidak bisa bersaing jika tidak didukung dengan penyediaan pupuk, bibit dan teknologi tanam. Saat masa panen juga diperlukan kepastian harga dan pembelian serta bantuan pemasaran yang baik sehingga petani dan UMKM tidak terjerat hutang bunga dan rentenir. Perlu dukungan infrastruktur dari pemerintah provinsi untuk kendala yang tidak dapat diatasi masyarakat.

2. Menciptakan Satu Kota/Kabupaten Satu Product
Angka jumlah kemiskinan dan pengangguran terbuka hanya dapat dikurangi secara signifikan jika ada peluang kesempatan kerja baru. Berdasarkan potensi dan masalah yang telah diidentifikasi dan dibandingkan dengan neraca perdagangan serta potensi pasar dunia dan regional, maka dapat ditentukan jenis produk utama dan turunan di suatu kabupaten dan kota sebagai keunggulan kompetitifnya.

Dengan satu produk yang sejenis ini maka diharapkan penyediaan infrastruktur akan lebih terpusat dan mudah serta keuntungan aglomerasi dan efisiensi akan dapat dicapai. Saat ini setiap daerah mengembangkan hal yang sama seperti kerajinan bordir, pertanian ubi dan jagung, ikan asin, dll sehingga sulit bersaing.

Pada kenyataannya penduduk miskin bukan karena kemalasan dan ketidakmampuannya, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dikembangkan dan sulit memperoleh akses informasi, permodalan serta pemasaran. Dengan kapasitas produksi yang kecil pada tempat yang tidak terpusat menyebabkan ongkos transportasi dan penyediaan infrastruktur menjadi tinggi sehingga daya saing rendah.

Sementara daerah yang memiiki kekhasan produk seperti sayuran dan buah dari Brastagi, kopi mandailing dan kopi sidikalang, dodol tanjung pura dan perbaungan tidak mengalami perluasan pasar regional, pembaharuan teknologi dan kualitas packaging/pengemasan sehingga nilai tambahnya menurun atau stagnan.

Area kepulauan tidak memiliki produk unggulan dan produksi sebatas hanya mengandalkan sumberdaya alam sehingga dengan keterbatasan akses maka tidak dapat terjual dengan baik. Dampaknya adalah kemiskinan dan pengangguran dan akhirnya berurbanisasi ke perkotaan lain dan ke Kota Medan. Hal ini bisa dipecahkan dengan pengembangan produk yang tahan lama dan mampu dihasilkan penduduk kepulauan seperti kerajinan tangan dan industri perikanan.

3. Pengembangan kualitas dan konektifitas Infratruktur
Konektifitas dapat berupa keterhubungan fisik maupun keterhubungan antar sistem seperti kemudahan dari hulu sampai hilir produksi melalui pembiayaan, teknologi dan bahan produksi dan pemasaran sektor pertanian dan industri UMKM.

Secara fisik, Keberadaan Bandara dan Pelabuhan harus terkoneksi dengan baik dengan sistem perkeretaapian dan Jaringan Jalan Arteri Primer. Kondisi Jalan Negara, jalan Provinsi dan Arteri Primer yang rusak harus segera dilakukan. Jalan-Jalan menuju Bandara dan pelabuhan masih banyak yang kapasitas jalannya rendah (sempit) dan kualitasnya tidak baik sehingga membuat daya saing dan kemudahan pengangkutan pemasaran menjadi rendah.

Jalan-jalan yang menghubungkan desa sebagai sentra produksi dengan kota terdekat untuk pengolahan bahan baku masih banyak yang kurang baik di beberapa kabupaten. Pemanfaatan dana desa dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan ini. Kendati demikian, pemanfaatan dana desa juga membutuhkan stimulasi dari pihak penerima yakni desa dan masyarakatnya.

Untuk dana desa ini kan membutuhkan inovasi dari desa-desa untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Di samping inovasi, pemanfaatan dana desa melalui inovasi-inovasi yang diciptakan oleh rakyat juga memerlukan dukungan dan pendampingan dari aparat desa.

Di Sumut ada beberapa daerah yang sudah tampil bagus dan itu bisa jadi contoh untuk tempat- tempat lainnya dalam inovasi penggunaan Dana Desa. Prioritas peningkatan kualitas infrastruktur harus diarahkan pada mengatasi krisis energi listrik yang menyebabkan padamnya listrik, kurangnya pasokan air bersih, sanitasi dan banjir.

4. Spesialisasi dan Diversifikasi Fasilitas Pendukung Produksi
Infrastruktur berupa bangunan dan fasilitas pendukung harus selaras dengan fungsi kawasan dan kebutuhan. Daerah dengan pengembangan produk perikanan harus didukung dengan sarana pendidikan yang spesifik seperti kejuruan, balai latihan kerja dan perguruan tinggi ilmu kelautan, perikanan dan teknologi pangan serta teknik perkapalan. Disisi lain fasilitas tersebut juga harus beragam jenis (diversifikasi) dan berhubungan dari hulu ke hilir seperti mulai dari fasilitas angkutan yg memiliki pembeku ruangan, pengemasan ikan segar, industri pengolahan ikan kaleng beserta bahan baku pendukungnya, fasilitas promosi dan perdagangan, industri minyak ikan, dan sebagainya.

Demikian pula dengan aspek dan sektor produksi lainnya. Sebelum pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung maka kesiapan SDM masyarakat lokal harus dipercepat agar tidak terjadi peluang kerja diisi dari masyarakat luar dan masyarakat setempat hanya menjadi penonton dan tidak meningkat perekonomiannya.

Spesialisasi dan diversifikasi juga diperlukan dipenyebaran sekolah dan fasilitas kesehatan. Tiap Kabupaten harus memiliki SMA unggulan, tiap kecamatan memiliki SMP Unggulan dan tiap kelurahan/Desa memiliki SD unggulan yang kemampuan serta fasilitasnya merata di tiap wilayah sehingga urbanisasi dapat berkurang, pergerakan transportasi serta beban infrastruktur dapat terbagi serta ketersediaan SDM tersebar secara merata. Sekolah Kejuruan yang disertai dengan industri sejenisnya harus dibangun di tiap wilayah sesuai spesifikasi produk unggulan.

Setiap Kota Pusat Kegiatan Wilayah seperti Pematang Siantar, Sibolga, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli, Kisaran, Sidikalang, dan Rantau Parapat harus memiliki Rumah Sakit Rujukan yang setara dengan Rumah Sakit yang ada di Medan dan juga memiliki Rumah Sakit Khusus sehingga pelayanan kesehatan lebih cepat dan beban Rumah Sakit di Kota Medan berkurang.

5. Melaksanakan Pembangunan Sesuai Arahan Rencana Tata Ruang
Keempat strategi diatas harus dikembangkan dengan berlandaskan pada Rencana Tata Ruang yang ada di Kawasan Strategis Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Ksbupaten/Kota. Adapun strategi pengembangan infrastruktur dan ruang yang berkeadilan untuk mewujudkan Sumut yang bermartabat harus dimulai dengan kepatuhan dan konsistensi terhadap Perda No.2 tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumut 2017-2037.

Kebijakan penataan ruang dlm RTRW antara lain mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat; mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk; mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif; menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem; mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah; dan meningkatkan aksesibilitas dan memeratakan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi. RTRW juga telah menetapkan strategi pencapaian masing-masing kebijakan tersebut.

Keadilan ruang melalui pemerataan antar wilayah dan antar sektor dengan kejelasan fungsi pengembangan ekonomi tiap wilayah ruang diharapkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.  Keberhasilannya sangat tergantung dari peran kita bersama sesuai peran serta masing-masing pihak karena sejatinya ruang di Sumut ini milik kita bersama. (*)

*Penulis adalah Benny Iskandar, ST. MT; Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Sumut; Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi.

Loading...