MEDAN I SUMUT24
Mendukung Danau Toba menjadi daerah tujuan wisata domestik maupun internasional seperti Monaco of Asia. Berbagai izin pembangunan hotel, penginapan termasuk perusahan keramba ikan harus hengkang dari bumi Danau Toba, karena keramba ikan yang masih ada di Danau Toba merupakan satu penghalang untuk mendapatkan pengakuan dari Unesco, kata Anggota Tim Pakar Geopark Sumut Sahar E Simatupang kepada SUMUT24, Selasa (9/2). Menurut Sahat keramba ikan di Danau Toba bisa berdampak tak terpilihnya Danau Toba sebagai tempat kunjungan pariwisata internasional sehingga mau tak mau pemerintah harus meniadakan keramba-keramba ikan di sekitar Danau Toba, katanya.
Tak ada toleransi bagi pengusaha keramba ikan di danau toba. Badan pelaksana Geopark dan pemerintah tujuh Kab/kota harus tegas. “Pengusaha keramba harus cari tempat lain untuk berusaha, kan masih banyak tempat lain untuk berusaha, “ujarnya.
Jangan lagi berusaha di Danau Toba, biarkan Danau Toba berkembang secara alamiah sesuai dengan harapan kita bersama,” tegas Sahat.
Lebih lanjut Sahat, pendapatan hasil keramba kepada pemerintah setempat yang ada di Danau Toba tak sebanding dengan yang didapatkan. Apalagi dengan adanya keramba ikan selama ini akan terjadi perubahan arsitektur bumi sehingga berhentilah dulu semua tangan-tangan yang merusak Danau Toba selama ini, katanya.
“Berapa sih keuntungan pemerintah membolehkan perusahaan keramba ikan di Danau Toba itu,” ujarnya heran.
Dalam hal ini pemerintah pusat sudah serius dan akan menggelontorkan dananya sebesar Rp 20 Triliun lebih sehingga tujuh Pemkab yang mengelilingi Danau Toba termasuk Pemprovsu harus lebih serius agar apa yang diidam-idamkan masyarakat Sumut dapat terkabul, ujarnya.(Ism)
