Tengah malam ada rekaman suara berseliweran dimedsos Diduga suara milik ketua Erwin Efendi Lubis, S.H.

Madina, Sumut24. co
Presiden Ikatan Pemuda Mandailing Bung Tan Gozali Nasution, menyayangkan statmen Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis, S.H. dalam rekaman yang tiba tiba masuk ke ponsel Tan Gozali Nasution sekira pukul 00.00 wib malam tadi, mantan ketua DPD KNPI Kab. Mandailing Natal yang juga Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, ini mempertanyakan motif di balik himbauan pembatasan statmen publik dari Erwin, seolah olah ada kepentingan lain diluar issue kemanusiaan atas jatuhnya korban mulai dari sekarat hingga meninggal dunia yang diduga akibat H2S dari SMGP

“bukankah kejadian yang menimpa kita hari ini adalah kekacauan atas ketidak sigapan Pemda dalam melindungi nyawa masyarakatnya?”. Ujar lelaki kelahiran asli Desa Roburan Mandailing Natal itu penuh heran.

“Kalau saya melihatnya begini, apa sih motif sebenarnya di balik kata disharmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat, yang disampaikan ketua dprd dalam rekaman tersebut, bukankah yang jadi pertanyaan publik sampai detik ini adalah masalah tindak lanjut keseriusan Pemda pasca adanya Tim Investigasi yang dipimpin langsung wakil Bupati Mandailing Natal… ?

Justru saya melihat publik sedang bingung atau bahkan sudah ada yang kecewa terhadap keplin-planan kinerja pemda madina ini sendiri, makanya multi tafsir berseliweran dan ragam argumen jadi penyemarak laman media, bukankah Kabupaten Mandailing Natal ini masih menganut faham kebebasan berpendapat?” tambah lelaki yang terkabar baru dikaruniai anak kedua ini.

“Kami yang bersuara ini juga tunduk hukum dan tau batasan dalam memberi argumen, lagian juga kami tak punya kepentingan lain lain selain prinsip kemanusiaan” tegas Tan kepada media

“Tak usah terlalu banyak bicara seolah sudah berbuat, toh kalaupun kalian pemda ini sudah berbuat tentu kami sebagai masyarakat akan merasakan apa yang sudah kalian kerjakan dan tidak akan berteriak ini itu” lanjut Tan sembari sesekali tampak menahan diri dan emosi

“Jangan terlalu gelisah dengan teriakan kami dimedia sosial, kami siap jika harus kalian libatkan dalam hal mencari pemikiran, kami bukan musuh ataupun tanding dari kalian, media sosial itu hanyalah wadah dan fasilitas masyarakat untuk bersuara, jadi tenang dan bekerjalah sesuai tupoksimu, tak usah teriak teriak seolah kami salah ketika bersuara” lanjut Tan Gozali ketika dihubungi via ponselnya dini hari tadi.

Dia menyebut pembatasan sama saja dengan zaman penjajahan.
“Kalau rakyat kita ini dibatasi untuk bersuara di social media, itu apa bedanya dengan zaman penjajahan. Kalau memang kita dibatasi, sebenarnya dengan adanya social media ini, ada fasilitas untuk menyuarakan sesuatu. Dengan adanya social media, kita bisa membantu yang juga bisa didengar langsung oleh para kepentingan kekuasaan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam rekaman yang beredar, ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis, S.H. menjelaskan bahwa dirinya secara tulisan mulai tahun 2021 sudah menegor baik secara langsung, tulisan baik phone kepada pihak SMGP agar menjalin harmonisasi dengan masyarakat sekitar, demikian juga kepada masyarakat sekitar, supaya jika terjadi masalah tidak langsung mencuat dan ditangkap oleh kelompok luar dan kemudian digoreng oleh kelompok kelompok tertentu, yang pada akhirnya tidak ada lagi objektifitas kita semua dalam mencari solusi atas ini.

“Tidak perlu banyak orang untuk nimbrung kesituasi ini, kalau ada yang hendak memberikan statmen silahkan bandingkan data dan faktanya saya yakin pemerintah juga dalam situasi terjepit dan terbebani untuk mengambil sikap atau suatu keputusan, maka dari itu mari kita sama sama objektif ” ucap ketua dprd Mandailing Natal dalam rekaman tersebut.

Pun terdengar salah seorang bertanya seputar hasil tim investigasi kejadian sebelum jatuhnya korban yang delapan orang terakhir , ketua DPRD Mandailing Natal seolah lupa dengan penjelasan diatas

” Pemerintah tidak bisa berbuat apapun diluar keputusan pusat, karena yang memiliki kompeten untuk mengeluarkan keterangan disini adalah EBTKB atau POLDA atau kesehatan Rumah Sakit, makanya saya sangat berharap pihak perusahaan seharusnya lebih objektif dalam membangun harmonisasi dengan masyarakat, kalaupun tidak kompensasi namanya kan bisa diubah jadi tali asih atau apapun itu, berapalah paling itu? ” tutupnya.r3d