Lurah di Medan Takut Gunakan Dana Kelurahan

Medan|SUMUT24 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga, mengakui banyak Lurah di Kota Medan takut dan enggan menggunakan dana kelurahan yang dikucurkan dari APBN sebesar Rp52 miliar, kendati telah diberikan pelatihan dan pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca Juga:

• Ketua DPD Satgas AMPI Sumut Lantik Satgas dan Brigade Kartini AMPI Kota Binjai Priode 2026 - 2031, Ini Pesannya
• Tim Pagar Jatanras Poldasu Tangkap Residivis Curanmor, Test Urine Positif Narkoba
• Lewat Jumat Keliling, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Sosialisasikan Call Center 110, Warga Diajak Aktif Jaga Kamtibmas

Pengakuan itu disampaikan, Irwan Ritongan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Medan, Rabu (8/1) yang dipimpin Ketua Komisi I, Rudiyanto.

Irwan mengatakan, sejak Pemko Medan mendapat dana kelurahan dari bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat pada Juni 2019 dan mendapatkan Petunjuk Teknis (Juknis), namun kegiatan baru dilakukan jelang akhir tahun 2019.

“Karena program baru, banyak kendala yang dihadapi termasuk persoalan SDM yang mampu mengelola dana kelurahan. Selain itu ada keraguan dan kekhawatiran para lurah menggunakan dana kelurahan karena baru pertama kali dilakukan tersebut. Sehingga banyak yang mengembalikan dana nya ditahun lalu,” katanya.

Pihaknya, kata Irwan, juga telah memberi motivasi pada masing-masing kelurahan agar mampu menyalurkan dan menggunakan dana kelurahan sesuai ketentuan berlaku.

“Pelaksanaan dana kelurahan itu ada yang fisik dan bon fisik. Kalau fisik mereka mungkin tidak faham, jadi dilakukan pendampingan dari OPD. Kemudian non fisik yakni pemberdayaan dari OPD. Tapi tetap ada saja kecamatan/kelurahan masih ragu-ragu dan kurang faham. Karena pelaksanaannya pihak Kelurahan sedangkan pengguna anggaran adalah pihak kecamatan dengan peruntukkan pembangunan infrastruktur,” paparnya.

Untuk itu, Irwan, berharap di tahun berikutnya pelaksanaan anggaran kelurahan dapat berjalan.

Sebelumnya anggota Komisi I, Abdul Latief Lubis, mengatakan penggunaan dana kelurahan harus diawasi pelaksanaannya.

“Dana ini harus diaplikasikan sesuai peruntukkannya. Pemko Medan pun harus memberi pembinaan kepada lurah dan camat hingga tidak ada lagi ketakutan serta keraguan menggunaan dana ini,” katanya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua DPD Satgas AMPI Sumut Lantik Satgas dan Brigade Kartini AMPI Kota Binjai Priode 2026 - 2031, Ini Pesannya

Tim Pagar Jatanras Poldasu Tangkap Residivis Curanmor, Test Urine Positif Narkoba

Lewat Jumat Keliling, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky Sosialisasikan Call Center 110, Warga Diajak Aktif Jaga Kamtibmas

Subuh Keliling di Padangsidimpuan, Kapolres Noval Desky Serukan Perang terhadap Narkoba

Di Tengah Gempuran AI, Bupati Saipullah Minta Sarjana STAIN Madina Tetap Berpegang pada Iman

Atika Azmi dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis Dukung RSU Armina Kembali Beroperasi, Pelayanan Humanis Jadi Harga Mati