Lurah di Medan Takut Gunakan Dana Kelurahan

Medan|SUMUT24 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga, mengakui banyak Lurah di Kota Medan takut dan enggan menggunakan dana kelurahan yang dikucurkan dari APBN sebesar Rp52 miliar, kendati telah diberikan pelatihan dan pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca Juga:

• Membentuk Jiwa Korsa dan Mental Baja, Brimob Sumut Gelar Pembinaan Tradisi Bintara Remaja
• Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut
• Rapat Paripurna DPRD Asahan: LKPJ Bupati 2025 Tunjukkan Ekonomi dan IPM Mengalami Pertumbuhan Positif

Pengakuan itu disampaikan, Irwan Ritongan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Medan, Rabu (8/1) yang dipimpin Ketua Komisi I, Rudiyanto.

Irwan mengatakan, sejak Pemko Medan mendapat dana kelurahan dari bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat pada Juni 2019 dan mendapatkan Petunjuk Teknis (Juknis), namun kegiatan baru dilakukan jelang akhir tahun 2019.

“Karena program baru, banyak kendala yang dihadapi termasuk persoalan SDM yang mampu mengelola dana kelurahan. Selain itu ada keraguan dan kekhawatiran para lurah menggunakan dana kelurahan karena baru pertama kali dilakukan tersebut. Sehingga banyak yang mengembalikan dana nya ditahun lalu,” katanya.

Pihaknya, kata Irwan, juga telah memberi motivasi pada masing-masing kelurahan agar mampu menyalurkan dan menggunakan dana kelurahan sesuai ketentuan berlaku.

“Pelaksanaan dana kelurahan itu ada yang fisik dan bon fisik. Kalau fisik mereka mungkin tidak faham, jadi dilakukan pendampingan dari OPD. Kemudian non fisik yakni pemberdayaan dari OPD. Tapi tetap ada saja kecamatan/kelurahan masih ragu-ragu dan kurang faham. Karena pelaksanaannya pihak Kelurahan sedangkan pengguna anggaran adalah pihak kecamatan dengan peruntukkan pembangunan infrastruktur,” paparnya.

Untuk itu, Irwan, berharap di tahun berikutnya pelaksanaan anggaran kelurahan dapat berjalan.

Sebelumnya anggota Komisi I, Abdul Latief Lubis, mengatakan penggunaan dana kelurahan harus diawasi pelaksanaannya.

“Dana ini harus diaplikasikan sesuai peruntukkannya. Pemko Medan pun harus memberi pembinaan kepada lurah dan camat hingga tidak ada lagi ketakutan serta keraguan menggunaan dana ini,” katanya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Membentuk Jiwa Korsa dan Mental Baja, Brimob Sumut Gelar Pembinaan Tradisi Bintara Remaja

Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut

Rapat Paripurna DPRD Asahan: LKPJ Bupati 2025 Tunjukkan Ekonomi dan IPM Mengalami Pertumbuhan Positif

Ikuti Atensi Bupati Sergai, Camat Tanjung Beringin Pilih Bersepeda ke Kantor: Hemat Energi dan Sehat

Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Rp384 Triliun di Tokyo, Indonesia Kian Dilirik Investor

Rayakan Peluncuran ‘ARIRANG’, Spotify dan BTS Hadirkan Berbagai Pengalaman Imersif dan Kegiatan Eksklusif untuk Fans