DPRD Minta Pemkab Tobasa Perhatikan Minimnya Honor Yang Diterima Tenaga Honorer  

Tobasa|SUMUT24.co Masalah upah (honor red)  tenaga honorer yang berada di Lingkungan Pemkab Toba Samosir yang masih minim, mendapat perhatian dari fraksi – fraksi yang ada di Dewan Perwakikan Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir. Dimasa akan berakhirnya periode DPRD Tobasa  pada 16 Desember 2019 yang akan datang ini, 6 dari 7  fraksi – fraksi  yang ada di DPRD Toba Samosir, pada rapat paripurna yang berlangsung, Jumat (29/11) yang lalu, memberikan perhatiannya terhadap honor yang diterima para tenaga honorer ini. Dalam pandangan akhir fraksinya, dari 7 fraksi yang ada di DPRD Toba Samosir, 6 fraksi dalam pandangan akhir fraksinya tentang  APBD Tobasa tahun anggaran 2020, minta Pemkab Toba Samosir dalam hal ini Bupati Toba Samosir, untuk memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Toba Samosir. Menurut mereka (Fraksi red),  bahea upah minimum kerja (UMK) di Kabupaten Tobasa kisaran Rp 2,6 juta.  Sementara yang diterima para tenaga honorer ini, tidak sama atau tidak sesuai dengan UMK itu sendiri. Seperti yang disampaikan fraksi Partai  Hanura yang dibacakan Syamsudin Manurung, yang menyebutkan, honor dari tenaga honorer di setiap OPD masih sangat minim. Dimana fraksi Hanura,menilai tenaga honorer atau non PNS di Kabupaten Tobasa  jumlahnya yang begitu banyak. Untuk itu, fraksi Hanura, menyarankan kepada Bupati Tobasa,  supaya memperhatikan kesejahteraan para tenaga honorer dimaksud.  Untuk itu, diminta Pemkab memberikan honor selayaknya. Dan Hanura juga menyarankan,  jangan asal menerima pegawai honorer. “Ada baiknya,  adapun pertambahan maupun pengurangan tenaga honorer ini,  harus sepengetahuan DPRD, sesuai fungsi DPRD sebagai pengawas, ” sebut Syamsudin. Hal yang sama juga dilontarkan fraksi PKPI yang diutarakan Liston Hutajulu. Tidak lupa, fraksinya perlu mempertanyakan jumlah tenaga honorer di setiap OPD yang begitu banyak dan gajinya yang sangat minim. Begitu juga dengan fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra. Dalam pandangannya,  Gerindra, minta Bupati memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai honorer dengan cara menyesuaikan UMK Tobasa. Demikian halnya dengan fraksi Nasdem Tobasa yang disampaikan Boi Antony Simangunsong dan fraksi perjuangan kebangkitan yang disampaikan oleh Fauji Sirait. (des)

Baca Juga:

• Mahasiswa Madina Bersatu! Halal Bihalal IMA Pekanbaru Lahirkan Gagasan untuk Daerah
• Khataman Al-Qur’an Warnai Milad Ketua TP PKK Madina, 61 Anak Yatim Ikut Bahagia
• Silaturrahmi JMSI Tabagsel dan Kejari Madina: Media Diminta Jadi Garda Depan Tangkal Hoaks

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mahasiswa Madina Bersatu! Halal Bihalal IMA Pekanbaru Lahirkan Gagasan untuk Daerah

Khataman Al-Qur’an Warnai Milad Ketua TP PKK Madina, 61 Anak Yatim Ikut Bahagia

Silaturrahmi JMSI Tabagsel dan Kejari Madina: Media Diminta Jadi Garda Depan Tangkal Hoaks

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto Gelar Jumat Curhat di Masjid Al-Amanah, Warga Sampaikan Aspirasi, Polisi Langsung Beri Solusi

Tak Sekadar Halal Bihalal, Pertemuan JMSI Tabagsel dan Bupati Madina Saipullah Nasution Bahas Hal Krusial Ini, Siap Kawal “Madina Maju Madani”

Bikin Adem! JMSI Tabagsel Gelar Halal Bihalal ke Pembina, Ini Pesan Penting Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis