Kantor Bupati Karo Disambangi KPK, Ada Apa ?

KARO I SUMUT24.co Pemerintah Kabupaten karo terus berbenah segi  reformasi birokerasi prosedural dan reformasi subtansial, hal ini tentu membutuhkan proses, tak tanggung pemda karo gandeng lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korwil Sumut melalui Supervisi Pencegahan Korupsi  monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan. Hal ini disampaikan bupati karo Terkelin Brahmana, SH saat membuka acara pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Karo,disaksikan Sekda Drs kamperas Terkelin Purba  staf KPK dari Korwil Sumut Ardiandyah dan Harun hidayat, Kepala inspektorat kab. Karo Philemon Brahmana, Kamis, (27/11) Pukul 11:00 WIB di Aula lantai 3 Kantor bupati. Sebelum, kegiatan ini saya serahkan kepada tim  KPK, agar para OPD (organisasi perangkat daerah) lingkup pemda karo , supaya betul betul serius mengikuti bimbingan dan arahan serta  penekanan yang segera dibenahi supaya dibenahi agar tidak diterpa bencana hukum. Ujarnya Lanjutnya, Terkelin Brahmana mengapresiasi kedatanagan tim KPK sebagai narasumber dalam memberikan informasi dan keterangan sebagai modal OPD Kab karo dalam bekerja menyelesaikan segala adminitrasi yang harus sesuai peruntukannnya, agar dikemudian hari tidak terjadi error human. Imbuhnya Sementara Supervisi Pencegahan KPK Korwil Sumut Ardiandyah dan Harun hidayat menekankan kepada seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) agar memperhatikan sesuai program pemda karo dalam  Evaluasi progress Monitoring Center for Prevention (MCP), terkait Pembahasan dan tindak lanjut penyelesaian Barang Milik Daerah bermasalah termasuk proses sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dan Progres MoU dengan Kantor Pertanahan, Pembahasan dan tindak lanjut Optimalisasi Pendapatan Daerah. Ujarnya Semua diatas harus diselesaikan dan jangan bertele tele, jika ada permasalahan pihaknya siap membantu, silahkan bawa data kepada kami, sehingga pihaknya (KPK) dapat mengadvokasi jalan keluar, jangan ada masalah baru dicari jalan keluar. Tandasnya Untuk itu kedepan yang paling penting khususnya PAD dari  pajak dan Restribusi daerah, harus tertib adminitrasi dan jelas sumbernya. Ungkap Ardiandyah dan Harun Amatan dilapangan KPK korwil Sumut, menyediakan informasi dalam supervisi  pencegahan dapat menghubungi  nomor telepon (021) 25578300 ext.8746. Hp. 08128694421, atau email azril. zah@kpk.go.id .(lin)

Baca Juga:

• Mahasiswa Madina Bersatu! Halal Bihalal IMA Pekanbaru Lahirkan Gagasan untuk Daerah
• Khataman Al-Qur’an Warnai Milad Ketua TP PKK Madina, 61 Anak Yatim Ikut Bahagia
• Silaturrahmi JMSI Tabagsel dan Kejari Madina: Media Diminta Jadi Garda Depan Tangkal Hoaks

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mahasiswa Madina Bersatu! Halal Bihalal IMA Pekanbaru Lahirkan Gagasan untuk Daerah

Khataman Al-Qur’an Warnai Milad Ketua TP PKK Madina, 61 Anak Yatim Ikut Bahagia

Silaturrahmi JMSI Tabagsel dan Kejari Madina: Media Diminta Jadi Garda Depan Tangkal Hoaks

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto Gelar Jumat Curhat di Masjid Al-Amanah, Warga Sampaikan Aspirasi, Polisi Langsung Beri Solusi

Tak Sekadar Halal Bihalal, Pertemuan JMSI Tabagsel dan Bupati Madina Saipullah Nasution Bahas Hal Krusial Ini, Siap Kawal “Madina Maju Madani”

Bikin Adem! JMSI Tabagsel Gelar Halal Bihalal ke Pembina, Ini Pesan Penting Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis