Kejari Binjai dan BPJS Ketenagakerjaan Evaluasi Tingkatkan Kepatuhan

Binjai|Sumut24 Kajari Binjai, Victor Antonius Sidabutar SH, MH memimpin rapat evaluasi tim kepatuhan BPJS, yang dihadiri Kasi Datun Kejari, Kakacab BPJS – TK Binjai TM Haris Sabri Sinar SE, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Binjai Kapolres diwakili Wakapolres Binjai, Asisten I Walikota Binjai, Perwakilan Dinas Pengawasan dan Penindakan Propinsi Sumut, serta para OPD Binjai di Aula lantai ll Kejaksaan Binjai.

Baca Juga:

• Legitimasi Kuat! Perda Tanah Ulayat Angkola Dan Mandailing Tidak Bertentangan, Justru Memperkuat Asas Nasionalitas”
• Bobby Nasution Tekankan Kekompakan kepada Taruna Akpol dan Akmil
• Gubernur Bobby Nasution Hadiri Pembukaan Sinode ke-65 HKI di Medan

Kajari Binjai menegaskan, tim kepatuhan BPJS melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, BPJS dan Pemko Binjai. Pemko jika mempunyai penegakan hukum seperti (Aparatur Pengawasan Pemerintahan Internal ) APPI, sehingga bisa berjalan sama. Sehingga BPJS ini tidak depesit dan bisa terus berkembang di tengah – tengah masyarakat.

Kajari Binjai, Victor Antonius Sidabutar SH, MH kedepannya berharap menjadi yang terbaik, jika tahun depan bisa 10 bidang usaha patuh pada tim. Tentu ini menjadi salah satu prestasi dan kedepan tim terus awasi perusahaan yang menegah ke atas. Jika patuh semua perusaan, pastinya mendapatkan incam bagi Kota Binjai dan sudah pasti membantu pemerintah pusat.

Menurut Kajari di Sumut prestasi pertama Deliserdang, kedua Sibolga kemudian Nias. Ada tiga yang mendapat prestasi nasional, jika kedepan tim bisa jalan bersama, tentuya bisa mendapat prestasi tersebut.

Kakacab BPJS TK Binjai TM. Haris Sabri Sinar SE, menuturkan jaminan sosial ketenagakerjaan berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemberi kerja yang lalai mendaftarkan para pekerja sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam upaya memberikan sanksi terhadap para pemberi kerja yang lalai tersebut, pihaknya harus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Kejaksaan.

“Konsenya kita pada perdata dan Tata Usaha Negara. Kami berupaya memulihkan hak-hak yang harus diterima pekerja, tentu evaluasi kami ini diutamakan kepada pemberi kerja yang belum patuh,” ujarnya pada evaluasi kerjasama dengan kejaksaan terkait kepatuhan perusahaan dalam program jaminan sosial beberapa waktu lalu.(RS).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Legitimasi Kuat! Perda Tanah Ulayat Angkola Dan Mandailing Tidak Bertentangan, Justru Memperkuat Asas Nasionalitas”

Bobby Nasution Tekankan Kekompakan kepada Taruna Akpol dan Akmil

Gubernur Bobby Nasution Hadiri Pembukaan Sinode ke-65 HKI di Medan

Pemprov Sumut Sinkronkan dan Perbarui Lima Sektor Prioritas Pascabencana

Piala Gubernur Sumut 2025/2026 Jadi Liga 4 Pertama Gunakan Operator Swasta Layaknya Liga Profesional

Gubernur Bobby Nasution Terima Aspirasi Serikat Pekerja Kehutanan