MONEV Aplikasi Stranas PK Dan MCP Korsupgah KPK Dibuka

 

Baca Juga:

• Kehadiran ASN Asahan Capai 98% di Apel Perdana Pasca Idul Fitri 1447 H
• WFH PNS: Strategi Hemat Energi atau Sekadar Wacana?
• "Medan Darurat Kabel Semrawut, Rommy Van Boy Desak Pemko Perluas Program 'Merata'"

Pakpak Bharat I Sumut24 Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, didampingi oleh Asisten Administrasi dan Pembangunan, Supardi Padang, SP, MM Membuka Acara Monev Pelaksanaan Kegiatan Melalui Aplikasi Stranas PK dan MCP Korsupgah KPK pada Selasa (3/9) di Ruang Rapat Inspektorat, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak. Dalam arahannya Sekda Sahat menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah ditetapkan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) Tahun 2019-2020 beserta Target triwulannya. “Dalam pelaksanaannya, perkembangan Aksi PK perlu dimonitoring dan dievaluasi secara terukur dan sistematis berdasarkan pelaporan capaian target triwulan oleh Pemerintah Daerah melalui Aplikasi Stranas PK dan Aplikasi MCP Korsupgah KPK.” Ujar Sekda. Untuk itu kata Sekda, Pimpinan OPD yang masuk kedalam 8 (delapan) area Intervensi Korsupgah KPK lebih responsive untuk memberikan data-data yang dibutuhkan pada Aplikasi ini. Sementara Insperktur Kabupaten Budianta Pinem, SE, Ak, MAP menyampikan bahwa Admin MCP KPK Kabupaten dikelola oleh Inspektorat. Oleh karena itu bila inspektorat “rewel” kepada pimpinan OPD, agar dapat memakluminya karena keberhasilan pelaksanaan Pemenuhan data pada Aplikasi Stranas PK dan Aplikasi MCP Korsupgah KPK ini adalah keberhasikan Kabupaten. “Sampai saat ini Admin Korsubgah KPK belum melakukan Verifikasi seluruhnya data yang sudah kita Uppload di Aplikasi.” Ujar Budi. Budi juga menambahkan secara khusus untuk pemenuhan Data pada Aplikasi Stranas PK yaitu Pembentukan UKPBJ sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus segera direalisasikan.(RBM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kehadiran ASN Asahan Capai 98% di Apel Perdana Pasca Idul Fitri 1447 H

WFH PNS: Strategi Hemat Energi atau Sekadar Wacana?

"Medan Darurat Kabel Semrawut, Rommy Van Boy Desak Pemko Perluas Program 'Merata'"

OJK Pastikan Fundamental Industri Perbankan Tetap Solid

Akademisi UISU Nilai Pantai Merdeka Sergai Berpotensi Besar, Dorong Pemerintah Turun Tangan

Kecelakaan Maut di Jalan Lintas Berastagi Bus Almasar Tabrak 2 Motor, 1 Tewas 2 Luka