Pemprovsu Harus Transparan Seleksi Dewas dan Komisaris BUMD Sumut, BUMD Dicurigai Sapi Perahan Para Elit

MEDAN I SUMUT24.co Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang menyelenggarakan seleksi calon Dewan Pengawas dan Komisaris yang akan ditempatkan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sesuai dengan beredarnya surat Pengumuman No. 539/12637 tertanggal 6 Desember 2018, ditandatangani oleh Dr. Hj. R. Sabrina, Msi., Sekretaris Daerah an. Gubernur Sumatera Utara. Pada pokoknya memuat pengumuman tentang dibukanya kesempatan kepada profesional yang berminat untuk mengisi jabatan dewan pengawas dan dewan komisaris pada BUMD Provinsi Sumut. Dalam seleksi tersebut sepertinya membuat bingung masyarakat. selain masih adanya jabatan dewan pengawas yang belum berakhir masa baktinya, juga dicurigai melanggar ketentuan yang ada.

Baca Juga:

• Aman! Tim Jibom Den Gegana Back Up Polres Padangsidimpuan Dispose Granat Militer di Batunadua
• Sambut Ramadhan 1447 H, Polres Asahan Santunin Anak Yatim serta Doa Bersama
• Kelurahan Siumbut Umbut Berhasil Raih Juara II Lomba Poskamling se-Polda Sumut

Menanggapi hal tersebut Pengamat Sosial dan Politik Shohibul Anshor Siregar mengatakan, Jika ternyata masih banyak yang masa jabatannya belum berakhir namun sudah dilakukan rekrutmen untuk penggantiannya, mestinya Sekdraprovsu dapat menjelaskan apakah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Jika tidak ada aspek yang dilanggar mengganti yang belum habis masa jabatannya, maka itu berarti sebuah ekpresi yang jelas atas hasil evaluasi. terbaru bahwa kinerja menjadi faktor utama di balik rencana penggantian, ucapnya. Saya ingin memesankan bahwa BUMD itu antara lain berfungsi sebagai triger ekonomi daerah yang jika dikelola dengan baik pasti memberi sumbangan besar bagi pendapatan asli daerah (PAD), bukan malah merongrong anggaran daerah. dalam hal ini juga Pemprovsu Harus selektif, karena masih banyak BUMD Sumut yang tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat. taunya hanya meminta penyertaan modal yang tak jelas dikemanakan anggarannya. karena selama ini anggaran penyertaan modal banyak disalahgunakan untuk kepentingan orang tertentu.

Sementara itu juga Pengamat Anggaran Elfenda Ananda mengatakan, Pemprovsu harus transparan untuk membuka proses seleksi ini agar publik bisa tau, apakah proses ini hanya seremoni belaka karena sudah ada orang yang sudah dipersiapkan. Hal ini penting agar publik sebagai pihak yang memiliki kepentingan dapat merasa diperlakukan adil. Perlu ditahui bahwa selama ini BUMD merupakan sapi perahan elit yang susah untuk bertindak profesional. Mulai dari perekrutan hingga bekerja nantinya di BUMD tersebut. Harapan publik, BUMD merupakan aset publik yang harus dijaga. Jangan sampai aset justru jadi bumerang. Sebaiknya ada evaluasi untuk memperbikinya, ucapnya.

Sebelumnya juga, Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, “Ada kejanggalan dalam surat pengumuman tentang seleksi calon dewan pengawas dan dewan komisaris BUMD Provinsi Sumut, seharusnya konsiderannya memuat dasar peraturan yang menjadi rujukan, tetapi setelah kita amati dalam surat pengumuman itu tidak ada konsiderannya”. Ujarnya.

“Dari pengumuman itu dapat dilihat ada ketidak sesuaian dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah”, tambahnya.

“Saya menyayangkan proses seleksi yang sedang dijalankan, seharusnya merujuk kepada Pasal 7 ayat (4) Permendagri No. 37 Tahun 2018 itu, harus dibentuk Panitia Seleksi (Pansel) terlebih dahulu yang ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas di BUMD”, ujarnya. “Kejanggalan berikutnya bahwa surat Pengumuman itu ditandatangani oleh Sekda, sementara pengumuman itu bahagian penjaringan bakal calon anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang notabene termasuk tugas dari Pansel, jadi patut dipertanyakan apa kapasitas sekda di dalam surat itu”.

Adapun Pasal 7 ayat (3) Permendagri No. 37 Tahun 2018 menegaskan Pansel bertugas: [a]. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; [b]. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; [c]. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; [d]. menentukan formulasi penilaian UKK; [e]. menetapkan hasil penilaian; [f]. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan [g]. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Demikian juga pada ayat (4) dinyatakan: “Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”. Seharusnya sebelum dilangsungkannya seleksi harus dibentuk Panitia. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Aman! Tim Jibom Den Gegana Back Up Polres Padangsidimpuan Dispose Granat Militer di Batunadua

Sambut Ramadhan 1447 H, Polres Asahan Santunin Anak Yatim serta Doa Bersama

Kelurahan Siumbut Umbut Berhasil Raih Juara II Lomba Poskamling se-Polda Sumut

Hak Jawab: PT Agincourt Resources Klarifikasi Isu Pelarangan Jurnalis

Pemko Pematangsiantar kembali menggelar Gerakan Pangan Murah

Launching dan Pendistribusian Buku ‘Sejarah Perjuangan Masyarakat Kota Pematangsiantar