Ade Jona: HIPMI Sumut Harus Rendah Hati dan Jadi Solusi Ekonomi Daerah
Medan, Sumut24.co Ketua Dewan Pembina BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, menegaskan pentingnya
News
Palas | Sumut24.co
Baca Juga:
Kasus kekerasan seksual yang melibatkan dua pelaku, Soleh Daulay (SD) dan Syafaruddin Hasibuan (SH),yang melakukan pelecehan seksual (Cabul) terhadap 24 santri,Keduanya saat ini telah menjalani proses persidangan dan dihadapkan pada tuntutan serius, yakni 15 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah.
Tuntutan ini berdasarkan Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf b, e, dan g dari Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
# Pasal Hukum yang Menjerat SD dan SH
Tindakan yang dilakukan oleh SD dan SH dianggap melanggar Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf b, e, dan g dari Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemberian hukuman yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, sebagai upaya untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
# Tuntutan Berat yang Menanti SD dan SH
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas (Palas) melalui Kasi Intel Kejari Padang Lawas (Palas), Andre Rico Manurung SH,Selasa 28/11/23, terdapat beberapa faktor yang memberatkan posisi kedua terdakwa.
“Pertama, perbuatan mereka telah meresahkan masyarakat. Kedua, perbuatan tersebut meninggalkan trauma psikis yang mendalam pada para korban anak. Ketiga, tindakan dilakukan secara berulang-ulang. Keempat, perbuatan ini membuat reputasi pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan menjadi tercemar,” ungkap Andre Rico Manurung.
# Faktor Meringankan dalam Persidangan
Namun, dalam proses persidangan, terdapat pula faktor-faktor meringankan yang diungkapkan oleh para pengacara terdakwa. Terdakwa secara terbuka mengakui perbuatannya di hadapan persidangan, menunjukkan penyesalan mendalam, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga belum pernah mengalami vonis hukuman sebelumnya.
# Komitmen Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban
Kasus ini menjadi momentum penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Dengan penerapan hukuman yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada potensi pelaku lain dan menjadi langkah konkrit dalam melindungi hak dan keselamatan korban.
Dengan demikian, kasus SD dan SH tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menciptakan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan seksual. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban dan menegaskan komitmen pemerintah dalam melawan kejahatan seksual.zal
Medan, Sumut24.co Ketua Dewan Pembina BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, menegaskan pentingnya
News
Pelantikan HIPMI Sumut 2026, Ade Jona Prasetyo Ingatkan Pengusaha Muda Tetap Rendah Hati
kota
Massa PBH Anak Bangsa Tabagsel Datangi Kejari dan PN Padangsidimpuan, Desak Transparansi Kasus Meski Korban Sudah Cabut Laporan
kota
Polres Padangsidimpuan Tangkap Pelaku Pencabulan Anak di Hotel Lancar, Masyarakat Dihimbau Waspada
kota
sumut24.co MEDAN, Universitas Negeri Medan (Unimed) mewisuda sebanyak 1.046 lulusan dalam Rapat Senat Terbuka yang digelar di Gedung Audito
kota
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
sumut24.co MedanKomisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat menduk
Ekbis
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Kantor Camat T
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim membahas program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b
News
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota