Terkait Tak Mampu Bayar Biaya Perawatan di RS di Makassar, KPAID Sumut Berharap Tak Terjadi di Sumut

Medan | Sumut24

Baca Juga:

• Satgas Pangan Polri Pastikan Harga dan Stok Bapokting Stabil Jelang Ramadhan
• Dinas Kominfo Pematangsiantar Menandatangani Perjanjian Kinerja dengan OPD
• Bunda Pendidikan PAUD mengunjungi sejumlah PAUD di Kota Pematangsiantar

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut mengharapkan kejadian di RSP Unhas, Makassar tidak terjadi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Hal itu dikatakan Ketua KPAID Sumut, M Zahrin Piliang Selasa (4/10).

Seperti diketahui, akibat tidak mampu membayar biaya perawatan bayinya di RSP Unhas, Makassar, Januar nekat menjual bayinya yang saat ini masih dalam inkubator rumah sakit, Jumat (30/9).

Lewat surat yang dibuat Januar dengan label materai Rp 6.000, Januar hendak menjual bayi perempuannya seharga Rp39 juta untuk membayar biaya media inkubator dan alat bantu pernafasan, sejak bayinya lahir secara prematur pada 17 September lalu.

Menurut Zahrin, apa yang dilakukan Januar selaku orangtua dari Faradiba Auliyah Khumairah tidak diperbolehkan dan bisa dikenakan tindak pidana. “Walaupun keluarga menyetujui si anak dijual, bisa dikenakan tindak pidana penjualan anak,” jelasnya.

Adanya kejadian ini, Zahrin Piliang minta manajemen rumah sakit tersebut melakukan fungsi sosial. “Adanya kejadian keluarga menjual anaknya yang masih dirawat karena tidak sanggup bayar, menimbulkan image manajemen rumah sakit tidak menggunakan fungsi sosial,” ujarnya.

Menurutnya, masih ada cara lain yang harus dilakukan antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya, tanyakan ke keluarga pasien, ada tau tidak keluarga, tetangga ataupun dermawan yang memiliki hati untuk lebih dahulu membayarnya.

“Kalau itupun tidak ada, pemerintah harus dilibatkan untuk membantunya. Pemerintah Daerah itu akan melibatkan instansi terkait untuk membantu keluarga si bayi dan rumah sakit tidak boleh menahan pasien keluar,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis SpA MKes menilai kejadian tersebut telah terjadi miskomunikasi.

Dalam miskomunikasi ini, menurutnya, bisa saja orangtua bayi tidak memiliki kartu JKN dan tidak memberitahu ke rumah sakit, sehingga pihak rumah sakit membuatnya pasien umum.

“Sebaiknya dari awal orang tua si bayi memberitau ke pihak rumah sakit, kehidupan ekonominya pas-pasan, belum memiliki JKN. Kalau itu diberitau dari awal, pihak rumah sakit akan menerimanya sebagai calon JKN dan diberitau untuk mengurus JKN,” ujarnya.

Menurutnya era sekarang, siapapun (WNI) sudah bisa menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kalau keluarga si bayi belum terdaftar di JKN sebaiknya langsung melaporkan ke Dinas Sosial Makassar.

“Aku juga heran kenapa itu bisa terjadi. Kalau memang keluarga si bayi benar-benar susah, bisa melaporkan ke dinas sosial yang ada di Makassar. Urusan di dinas sosial sudah selesai, langsung laporkan ke rumah sakit dan tidak dipersulit,” pungkasnya.(W04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Satgas Pangan Polri Pastikan Harga dan Stok Bapokting Stabil Jelang Ramadhan

Dinas Kominfo Pematangsiantar Menandatangani Perjanjian Kinerja dengan OPD

Bunda Pendidikan PAUD mengunjungi sejumlah PAUD di Kota Pematangsiantar

Polres Serdang Bedagai Gelar Peringatan Isra Mi’raj, Wakapolres : Tingkatkan Ketakwaan dan Teladani Akhlak Rasulullah

Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UID Sumatera Utara Gelar Donor Darah Dan Mini Medical Check Up

UIP SBU Terima Penghargaan Pada Safety Town Hall Meeting PLN 2026