KPU Sumut Dapat Hibah Rp 900 Miliar Untuk Pilgubsu

MEDAN | SUMUT24 Penyelenggaraan Pilgubsu 2018 oleh KPUD Sumut dan Bawaslu Sumut akan menghabiskan anggaran fantastis mencapai lebih kurang Rp 1,2 Triliun, yang dananya bersumber dari APBD Sumut 2017, 2018. Untuk KPUD Sumut mendekati angka Rp 1 Triliun dan Bawaslu lebih kurang Rp 300 Miliar. Hal itu disampaikan Sekdaprovsu Hasban Ritonga kepada Wartawan, Senin (3/10).

Baca Juga:

• Polres Serdang Bedagai Gelar Peringatan Isra Mi’raj, Wakapolres : Tingkatkan Ketakwaan dan Teladani Akhlak Rasulullah
• Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UID Sumatera Utara Gelar Donor Darah Dan Mini Medical Check Up
• UIP SBU Terima Penghargaan Pada Safety Town Hall Meeting PLN 2026

Menurutnya, dalam Pilkada 2018 ini selain Pilgubsu juga diikuti delapan Kab/Kota sehingga dengan serentaknya Pilkada akan membuahkan efisiensi dana dari pemerintah. Dana yang besar tersebut termasuk untuk dana kampanye calon, alat peraga, Sosialisasi dan lain sebagainya. di APBD 2017 akan digelontrokan sebesar 20 persen dari anggaran yang diminta, di P- APBD 30 persen dan puncaknya di 2018 akan diberikan seluruhnya demi terselenggarannya Pilgubsu.

Lebih lanjut Sekda, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam menyikapi usulan anggaran yang diajukan KPU Sumatera Utara untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

Selain pendekatan dengan keuangan dan kewenangan, kata Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga, pendekatan kehati-hatian juga akan dilakukan dalam pembahasan anggraan Pilkada tersebut. “Karena anggaran Pilkada itu hibah, tentu ada SKPD yang akan melakukan verifikasi. Selain itu perlu ada fatwa dari BPKP juga,” katanya.

Disampaikan Hasban, bahwa KPU Sumatera Utara mengusulkan anggaran sebesar Rp900 miliar lebih untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 pada Pilkada serentak di tahun 2018 nanti. Namun anggaran tersebut belum serta merta disetujui, kata Hasban, karena masih perlu dilakukan evaluasi terhadap item-item dari penggunaan anggaran tersebut. “Item-item nya sudah terinventarisir dan pihak KPU sudah bertemu dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Hasban.

Menurut Hasban, Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan pada tahun 2018, namun ada item yang sudah mulai dilaksanakan di tahun 2017 dan memerlukan anggaran.

Seperti, sebut Hasban Ritonga, dimulainya sosialisasi, pengadaan perangkat lunak dan keras, pengadaan kertas suara, pengangkutan dan honorarium penyelenggara.

Namun untuk item-item yang telah diinventarisasi itu, tegas Hasban, bisa saja dievaluasi, mana yang prioritas dan yang tidak prioritas, bahkan mungkin saja ada kegiatan yang tereliminir.? Karena pada Pilkada serentak 2018 ini, sebut Hasban, bukan hanya pelaksanaan Pilgubsu saja, tapi ada 8 kabupaten dan kota di Sumatera Utara ini yang melaksanakan pilkada juga. “Oleh karena itu Pemprov Sumut mengajak ke 8 pemerintah kabupaten dan kota untuk sharing, sehingga tidak ada kegiatan sama yang dibelanjai,” kata Hasban. “Karena dengan Pilkada serentak ini, ungkap Hasban, harus ada menghasilkan efisiensi anggaran.? Dan untuk menjaga keamanan penggunaan anggaran,” kata Hasban, pihaknya akan minta pendampingan dari BPKP tentang kewajarannya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Serdang Bedagai Gelar Peringatan Isra Mi’raj, Wakapolres : Tingkatkan Ketakwaan dan Teladani Akhlak Rasulullah

Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UID Sumatera Utara Gelar Donor Darah Dan Mini Medical Check Up

UIP SBU Terima Penghargaan Pada Safety Town Hall Meeting PLN 2026

Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

Gelar Pelatihan Desa Siaga Bencana, PLN Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana

Inalum Hilirisasi, Bangun Smelter Terpadu Rp104 Triliun di Kalbar