KPK Terus Awasi Sumut

Jakarta | SUMUT24 Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan Sumatera Utara (Sumut), Riau, Banten dan Papua, masih terus diawasi KPK. Menurutnya ini warning (peringatan) yang harus segera diperbaiki.

Baca Juga:

• Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UID Sumatera Utara Gelar Donor Darah Dan Mini Medical Check Up
• UIP SBU Terima Penghargaan Pada Safety Town Hall Meeting PLN 2026
• Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

“Kemendagri rutin mendapatkan tamu dari BPK dan KPK. KPK menyoroti pemerintahan daerah di Sumut, Riau, Banten dan Papua. Apakah nanti mekanismenya akan mengutus perwakilan atau seperti apa, tapi ini warning,” tegas Mendagri pada Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2016, kemarin (26/9).

Tjahjo mengingatkan,aparatur negara yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK masih rendah. Hingga saat ini masih 43.882 orang PNS yang tercatat belum melapor ke KPK. “Masih rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah, antara lain masih terdapat 43.882 atau 40,60 persen wajib LHKPN yang sama sekali belum melaporkan LKPHN ke KPK,” ujar Tjahjo Kumolo.

Politisi PDIP ini menilai pemerintah daerah belum maksimal menjalankan penegawasan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tjahjo mengatakan, di beberapa daerah masih ada kepala daerah belum memahami peraturan. “Masih banyak kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota belum paham adanya aturan berkaitan undang-undang, perda, di pemerintahannya sendiri merasa tidak bertanggungjawab,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, saat ini banyak peraturan daerah dan perundang-undangan yang masih tumpang tindih peraturan. Dari hal itu, Tjahjo akan memangkas peraturan daerah yang dianggap abu-abu. “Negara ini negara hukum, bukan negara perundang-undangan. 43 ribu undang-undang dalam bentuk Permen, Pergub dan lain-lain yang melingkupi itu akan dipangkas dengan baik,” ujar Mendagri. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UID Sumatera Utara Gelar Donor Darah Dan Mini Medical Check Up

UIP SBU Terima Penghargaan Pada Safety Town Hall Meeting PLN 2026

Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

Gelar Pelatihan Desa Siaga Bencana, PLN Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana

Inalum Hilirisasi, Bangun Smelter Terpadu Rp104 Triliun di Kalbar

APMPEMUS Sumut Nilai SPPG Sei Rampah Belum Layak, Soroti Luas Bangunan dan Pengelolaan Limbah