LPKH Sergai mita Kejari Sergai Usut Kembali kasus RTLH tahun 2012 sebesar 1,45 Milyar.

Serdang Bedagai-Sumut24

Baca Juga:

• Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UID Sumatera Utara Gelar Donor Darah Dan Mini Medical Check Up
• UIP SBU Terima Penghargaan Pada Safety Town Hall Meeting PLN 2026
• Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

LSM Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum (LPKH) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) meminta kepada Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai untuk melakukan pengusutan kembali atas dugaan kasus korupsi pada bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi (Dinsosnakerkop) Sergai sebesar Rp 1,45 Milyar yang bersumber dari ABPD pada tahun 2012 lalu.

Pasalnya, bantuan RTLH tersebut hingga saat ini masih banyak yang belum terselesaikan, sehingga hal ini mengindikasikan pihak Dinsosnakerkop Sergai selaku leanding sektor dalam bantuan Rumah untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sergai dianggap sudah menyalahi Standar Operasional Produser (SOP).

“Kami berharap pihak Kejari Sergai dapat mengusut kembali kasus ini, karena banyak sekali ditemukan kejanggalan dalan bantuan RTLH tahun 2012 lalu”ungkap Ketua Tim Investigasi Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum (LPKH) Sergai Zainal Abidin kepada wartawan di Sei Rampah, kamis (4/8).

Dikatakannya, dari hasil investigasi yang dilakukan bersama tim dilapangan bahwa bantuan RTLH yang diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sergai tersebut hingga saat ini masih ada yang belum terselesaikan, namun anehnya dana tersebut sudah dicairkan 100 persen.

“Inikan aneh, pekerjaan itukan tahun 2012 lalu kenapa hingga saat ini masih ada yang belum terselesaikan tapi uangnya cair 100 persen”katanya.

Untuk itu, dirinya berharap kepada pihak Kejari Sergai untuk mengusut tuntas kasus bantuan RTLH tahun 2012 lalu dan melakukan pemanggilan terhadap pihak TKSK yang ada di Kecamatan sekaligus memanggil dan memeriksa Kepala Dinasnya.

Sementara itu, Kadisnakerkop Sergai tahun 2012 lalu yang sekarang menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sergai Karno Siregar saat dikonfimasi terkait hal ini melalui selularnya mengatakan bahwa bantuan itu tidak ada yang tidak terselesaikan.”Tidak ada yang tidak terselesaikan, semuanya selesai. Saya heran kemarin katanya double anggaran sekarang tidak terselesaikan, besok besok apalagi”jawabnya singkat.

Sebelumnya, pihak Kejari Sergai juga telah menangani kasus ini dan memanggil beberapa saksi terkait bantuan RTLH ini, namun dalam pemeriksaan tersebut pihak kejaksaan belum dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya.

Bahkan, pihak Kejari juga mengaku telah membentuk tim dalam kasus ini untuk melakukan penyelidikan guna pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sebagai bukti bukti.(Bdi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UID Sumatera Utara Gelar Donor Darah Dan Mini Medical Check Up

UIP SBU Terima Penghargaan Pada Safety Town Hall Meeting PLN 2026

Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

Gelar Pelatihan Desa Siaga Bencana, PLN Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana

Inalum Hilirisasi, Bangun Smelter Terpadu Rp104 Triliun di Kalbar

APMPEMUS Sumut Nilai SPPG Sei Rampah Belum Layak, Soroti Luas Bangunan dan Pengelolaan Limbah