Bupati: Bekerja Lebih Profesional dan Transparan Untuk Membangun Sergai

SERGAI | SUMUT24 Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman berharap agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi dengan prinsip persaingan sehat, transparan, dan terbuka, maka harus mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Sehingga dengan mengacu pada Perpres tersebut hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan.

Baca Juga:

• Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Nasional dan Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu Pemkab Solok Perkuat Sinergi dengan DPR RI
• Bupati Solok Buka Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Tahun 2026
• Dorong Pengelolaan Sanitasi dan Sampah Terpadu Berbasis Wilayah Pemkab Solok Perkuat Sinergi dengan Kementerian PU

Hal ini dikemukakan Soekirman didampingi Kepala BKD Ifdal dan Kabag Humas Indah Dwi Kumala dalam arahannya saat membuka secara resmi Pelatihan Pengadaan Barang Jasa sekaligus Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai, yang diselenggarakan di Hotel Soechi International di Medan, Rabu (20/7).

Lebih lanjut disampaikan bahwa tugas pokok fungsi (tupoksi) dan tanggung jawab seorang pimpinan dan panitia pengadaan pada setiap unit kerja semakin dituntut untuk bekerja lebih profesional, akuntabel dan transparan.

“Kita tidak saja dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman tetapi juga harus sesuai dengan proses pengadaan barang/jasa, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Untuk itulah kita harus menumbuhkan sikap kebersamaan dan kekompakan dalam membangun Kabupaten Sergai yang unggul, inovatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan,” jelas Bupati Sergai.

Kepada para peserta, Bupati Soekirman berpesan agar serius, tekun dan konsentrasi mengikuti pelatihan ini, sehingga dapat diimplementasikan di SKPD masing-masing. Apalagi kabupaten kita masih kekurangan pegawai yang memiliki sertifikat, sehingga SKPD tidak lagi meminjam/memakai jasa yang telah memenuhi syarat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan. Karena sebagai informasi juga sebagai syarat menduduki Eselon IV wajib memiliki sertifikat ahli pengadaan.

“Sedangkan untuk para narasumber diharapkan agar dapat membekali para peserta pelatihan, sehingga persentase kelulusan ujian sertifikasi dapat tercapai,” pungkas Soekirman. (bdi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Nasional dan Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu Pemkab Solok Perkuat Sinergi dengan DPR RI

Bupati Solok Buka Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Tahun 2026

Dorong Pengelolaan Sanitasi dan Sampah Terpadu Berbasis Wilayah Pemkab Solok Perkuat Sinergi dengan Kementerian PU

Melestarikan Tradisi Leluhur, Ribuan Warga Tanjung Beringin Semarakkan Gebyar Pawai Obor Sambut Ramadan 1447 H

Nelayan Pesisir Pantai Bedagai Gelar Isra’ Mi’raj, 400 Anak Yatim Menerima Santunan

PT Sumo Tolak Tudingan Pihaknya Menyebabkan Kebocoran PAD Medan Dari Sektor Reklame, Ini Kata Riza