SUMBER PENDANAAN PARTAI POLITIK INDONESIA

0
145

Oleh : Riky Ovaliansyah Harahap

Kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai di satu sisi, dan dana dari pemerintah yang sangat terbatas di sisi lain, membuat partai amat bergantung pada sumbangan orang per orang atau kumpulan orang. Saat ini hampir semua partai menggantungkan dirinya pada dana yang berasal dari pengurus atau simpatisan partai. Oleh karenanya, pengaruh elite pengurus partai menjadi sangat besar dalam menentukan arah kebijakan partai. Dari sinilah partai politik berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat, baik dalam memperjuangkan aspirasi warga negara ataupun menempatkan wakilnya menjadi pengelola negara. Lebih spesifik, Miriam Budiardjo menyebutkan fungsi partai politik di negara demokrasi adalah: (1) sebagai sarana komunikasi politik; (2) sebagai sarana sosialisasi partai politik; (3) sebagai sarana rekrutmen politik; dan (4) sebagai sarana pengatur konflik.
Situasi dilematis dalam persoalan pendanaan partai politik yang mempengaruhi kemandirian partai politik Sementara itu, dalam penelitiannya Didik Suprianto dan Lia Wulandari mengatakan secara umum, di negara-negara yang sudah maju demokrasinya, terdapat tiga kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan partai politik: pertama, memaksa partai politik untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; kedua, membatasi besaran sumbangan ke partai politik, dan; ketiga, memberikan bantuan keuangan ke partai politik dari anggaran negara, atau subsidi keuangan partai politik.Berikut merupakan Tabel Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-undang:
Isu
UU No. 2/1999
UU No. 31/2002
UU No. 2/2008
UU No. 2/2011
Sumber
(a) iuran anggota; (b)sumbangan; (c) bantuan dari anggaran negara. (Pasal 12)
(a) iuran anggota; (b)sumbangan; (c) bantuan dari anggaran negara. (Pasal 17)
a) iuran anggota; (b)sumbangan; (c) bantuan keuangan dari APBN/ APBD. (Pasal 34 ayat (1))
(a) iuran anggota; (b)sumbangan; (c) bantuan keuangan dari APBN/APBD. (Pasal 34 ayat (1))
Batasan Sumbangan
(a)Perseorangan maksimal Rp 15 juta; (b)Perusahaan maksimal Rp 150 juta. (Pasal 18)
(a)Perseorangananggota dan non anggota parpol maksimal Rp 200 juta; (b)Perusahaan maksimal Rp 800 juta. (Pasal 18)
a) Perseorangan anggota parpol diatur dalamADART Parpol (b)perseorangan bukan anggota parpolmaksimal Rp 1 miliar; (c) perusahaan maksimal Rp 4 miliar. (Pasal 35 ayat (1))
(a) Perseorangananggota parpol diatur dalam AD-ART Parpol (b)perseorangan bukan anggota parpolmaksimal Rp 1 miliar;
(c)perusahaan
maksimal Rp 7 miliar. (Pasal 35 ayat (1))
Penerima Bantuan Negara
Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu. (Pasal 12 ayat (2))
Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/ DPRD. (Pasal 17 ayat (3))
Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD. (Pasal 34 ayat (3)
Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD. (Pasal 34 ayat (3))
Batasan pengeluaran
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Dana dari pemerintah. Menurut Schroder, sumber pendanaan partai yang berasal dari uang pemerintah merupakan sesuatu yang jamak terjadi, walaupun pola ini muncul dalam berbagai ciri dan bentuk yang bervariasi. Langkah-langkah seperti itulah yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab partai. Menurut Schroder, bentuk-bentuk umum pendanaan partai yang berasal dari pemerintah adalah:
• Mengalokasikan dana untuk biaya administrasi partai. Dalam konteks ini partai mendapatkan alokasi dana dalam jumlah tetap (sama besar untuk tiap partai), atau pemberian dana itu dibedakan berdasarkan jumlah anggota partai. Variasi bentuk-bentuk ini adalah gabungan dari dana yang besarnya tetap dan alokasi dana yang berdasarkan jumlah anggota partai.
• Pembayaran sejumlah uang sesuai dengan jumlah suara yang di peroleh partai dalam pemilu. Ada beragam model dalam melakukan pembayaran “ganti rugi” (reimbursement) biaya kampanye pemilu. Pada dasarnya, model-model ini dilandaskan pada jumlah perolehan suara partai.
• Penggantian (reimbursement) biaya-biaya pengeluaran yang sah. Pembayaran “ganti rugi” atas pengeluaran partai yang sah biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu atau berdasarkan persentase.
• Menyediakan sarana publik dan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan partai.
• Menyediakan ruang, bantuan teknis, dan personalia.
• Mendanai biaya-biaya fraksi. Di beberapa negara, menurut Schroder, fraksi-fraksi di parlemen dilengkapi dengan sarana penunjang kerja (komputer, printer, ruangan, peralatan), subsidi dana untuk staf fraksi, bahkan peluang untuk membentuk tim ahli sendiri.
• Memberlakukan pembebasan pajak untuk dana sumbangan dan iuran yang berasal dari anggota partai.
Konsep pendanaan partai dari pajak warga negara (uang negara dalam APBN/APBD) adalah gagasan yang berlandasakan pemikiran bahwa partai merupakan institusi yang diperlukan dalam demokrasi. Partai berperan penting dalam menyiapkan dan melaksanakan pemilihan umum (pemilu), serta dalam membentuk kehendak warga negara. Dalam sebuah negara yang memiliki rakyat dalam jumlah besar, demokrasi tanpa partai merupakan hal yang mustahil. Proses pencalonan kandidat dan persiapan kandidat, serta tindakan-tindakan alternatif untuk mencari solusi masalah-masalah sosial, adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi. Dan disini kita harus melihat dalam pendanaan paratai politik tersebut sehausnya partai politik harus memberikan bentuk kinerja yang dimana malaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sarana komunkasi politik yang baik, sosialisasi yang baik untuk masyarakat, melakukan rekruitmen yang baik dalam kepengurusan, serta menjadi pengatur konflik yang baik di Indonesia sehingga pendanaan partai tersebut tidak percuma di mata masyarakat.***