Razman Arif Nasution Minta Kepastian Hukum “Gelar Perkara Atau SP3” Kasus Dugaan korupsi Dinkes Kota Padangsidempuan

P. Sidempuan,Sumut24.co
Penantian panjang kabar penanganan kasus dugaan korupsi Dana BTT (Bantuan Tidak Terduga) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padangsidempuan masih menyisakan pertanyaan besar bagi warga, apakah kasus tersebut terdeponir atau bagaimana?

Sependapat dengan hal tersebut, pengacara kondang DR. Razman Arif yang kebetulan jadi kuasa hukum Sofyan Subri Lubis (Kadis Kesehatan) dan Purnama (Bendahara) juga menanti kepastian hukum dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidempuan, apakah kasus itu terhenti atau dilanjutkan.

“Kalau memang dihentikan keluarkan saja Surat Penghentian Penangan Perkara (SP3) atau kalau mau lanjut lakukan segera Gelar Perkara agar diketahui jelas duduk perkaranyaā€¯, jelas Razman via seluler kepada wartawan, Sabtu (07/05/22).

Lanjutnya penanganan perkara ini jangan mengambang, karena itu tidak bagus.

Menurutnya, untuk mengetahui jelas duduk perkara ini, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini permintaan tersebut belum terlaksana menyusul terjadinya pergantian pejabat di tubuh Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dimana pejabat baru harus mempelajari ulang kasus dimaksud.

“Namun demikian penanganan kasus ini sudah terlama juga kalau kasus itu dibiarkan begitu saja, normalnya saya meminta usai lebaran ini harus ada Kepastian Hukum, kalau memang di gelar- ya digelar saja, kalau SP3, ya SP3 saja, jadi tidak boleh mengambang.

Dia menegaskan kembali kalau Razman Arif neminta kepastian hukum status kliennya Sofyan Subri dan Purnama, sementara kasus hukum lainnya seperti dugaan korupsi dana ADD yang saat ini sedang ditangani oleh Kejatisu dia tidak menjadi kuasa hukumnya. Meski Sofyan Subri juga terpanggil-panggil disana.

Soal pembelaan yang dilakukan pihak kuasa hukum terhadap kliennya Sofyan Subri dan Purnama, Razman menegaskan karena terdapat ketidaksesuai dengan KUHAP atas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, maka pihaknya meminta dilakukan Gelar Perkara.

Detail ketidaksesuaian dimaksud dimana pihak baru memeriksa satu atau dua kali dan dari segi proses verbal pemeriksaan klien sayapun mereka nggak menguasai persoalan atau mengambang.

Akhirnya menurut pendapat hukum saya, Kejari itu harus dicopot, karena persoalan ini juga sudah sampai ke Kejaksaan Agung, dan sudah dibawa juga ke Sesjamwas (Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan) .

Jadi sekali lagi saya tegaskan, Razman Minta Kepastian Hukum, jadi kalau mereka mau periksa ya periksa aja, tapi kalau saya melihat untuk lebih terangnya peristiwa hukumnya ya digelar saja. ( Samsul Bahri Hasibuan )