Anggota DPRD Medan, Hendrik Sitompul: Pemko Medan Harus Bentuk Tim Perangi Vaksin Palsu

Medan|SUMUT24 Terkait beredarnya vaksin palsu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan didesak segera membentuk tim khusus mengusut tuntas peredaran vaksin palsu. Pemko Medan harus dapat menjamin serta mensosialisasikan vaksin yang beredar dimasyarakat adalah asli.

Baca Juga:

• Musda 1 Jaringan Media Siber Indonesia Pengda Jabar Yang Demokratis Menjadi Role Model JMSI Nasional
• Ketum Baret ICMI Lili Erawati Pimpin Langsung Misi Kemanusiaan ICMI
• Indosat Lanjutkan Bantuan ke Aceh Tamiang dan Lima Lokasi Lainnya, Bantu Percepatan Pemulihan Pasca Bencana

“Pemko Medan kiranya dapat memulihkan kepanikan dan kepercayaan masyarakat terkait penggunaan vaksin. Sehingga pemberian imunisasi kepada balita tetap terjamin dan berkelanjutan. Yang sekarang ini sempat pudar karena vaksin palsu,” ujar anggota Komisi B DPRD Medan Hendrik Halomoan Sitompul kepada wartawan menanggapi peredaran vaksin palsu.

Persoalan vaksin palsu, kata Hendrik selaku bendahara Fraksi P Demokrat DPRD Medan ini perlu diusut sampai tuntas karena menyangkut keselamatan anak selaku masa depan bangsa. Untuk itu, Pemko Medan tidak boleh diam namun proaktif menelusuri hingga pemulihan keresahan di masyarakat.

Selain itu, tambah Hendrik Pemko Medan harus dapat membangun kesadaran semua elemen dan fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa vaksin yang dimilikinya merupakan produk asli.

“Pemko Medan harus menyahuti himbauan pemerintah pusat sehingga masyarakat tidak panik. Pemko Medan harus mengevaluasi total system pengawasan peredaran vaksin dan mengantisipasi semua kemungkinan agar tidak terulang kembali,” tegas Hendrik yang juga alumni PPRA 52 Lemhanas RI ini.

Menurutnya, terungkapnya peredaran vaksin palsu harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk melakukan gerakan massif bersama sama memerangi praktik pemalsuan obat dan vaksin.

Ditambahkan Hendrik, tim khusus yang akan dibentuk Pemko Medan itu nantinya dapat mengusut tuntas kasus vaksin palsu. Tim tersebut tentu harus melibatkan lintas sektoral, selain Pemko Medan yakni Kepolisian, Kesehatan, BPOM, Assosiasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat dan akademisi.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Musda 1 Jaringan Media Siber Indonesia Pengda Jabar Yang Demokratis Menjadi Role Model JMSI Nasional

Ketum Baret ICMI Lili Erawati Pimpin Langsung Misi Kemanusiaan ICMI

Indosat Lanjutkan Bantuan ke Aceh Tamiang dan Lima Lokasi Lainnya, Bantu Percepatan Pemulihan Pasca Bencana

Rapat Paripurna DPRD Padangsidimpuan Sahkan APBD 2026 Senilai Rp746,3 Miliar

Wabup Atika Nasution Tegaskan RSUD Panyabungan Jadi Rujukan Utama di Tabagsel

KAMAK Gelar Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Libatkan Mahasiswa Hukum hingga Praktisi