Pengamat Kritik Keras: Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur
Pengamat Kritik Keras Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur
kota
Nias Selatan | Sumut24 Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabuaten Nias Selatan tentang penetapan keputusan DPRD Kabupaten Nias Selatan atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ) Bupati Nias Selatan T.A.2015 dan Laporan Keterrangan Akhir Masa Jabatan ( LKPJ AMJ ) 2011-2016, berlangsung dia Aula Rapat DPRD Nisel Jalan Saonigeho KM 3 Teluk Dalam, di hadiri Bupati Nisel DR. Acara rapat paripurna Istimewa DPRD Nisel antara lain Penyampaian Laporan pansus DPRD Nisel atas LKPJ 2015 dan LKPJ AMJ Bupati Nias Selatan 201-2016, Pentepatan Keputusan DPRD Nisel TA.2016 dan LKPJ AMJ 2011-2016, Penandatanganan dan penyerahan Keputusan DPRD Nisel Kepada Bupati Nisel dan Penyampaian pendapat akhir kepala daerah tentang penetapan keputusan DPRD atas LKPJ TA. 2015 dan LKPJ AMJ 2011-2016. Tim Pansus DPRD Nisel tentang LKPJ Tahun 2011- Akhir Masa Jabatan(AMJ) tahun 2016 Bupati Nias Selatan (Nisel), menemukan adanya pencairan puluhan miliaran anggaran diduga tanpa pernah dibahas dan tidak disetujui oleh pihak DPRD. Ketua Pansus DPRD tentang LKPJ 2011-AMJ 2016, Ikhtiar Telaumbanua kepada sejumlah awak media, Rabu lalu beberapa item anggaran tahun 2015 yang sudah dicairkan oleh Pemerintah Daerah tanpa melalui prosedur. “Anggaran yang dicairkan itu diantaranya dana hibah pelaksanaan Sidang Raya PGI di Kepulauan Nias dan dana hibah untuk FKUB yang nilainya miliaran rupiah,sebagaimana tertuang dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Nisel. Pencairan anggaran untuk BUMD Nisel TA.2015 sebesar Rp24 miliar. Pihak DPRD merasa tidak pernah menyetujui pengalokasian dana tersebut. Bahkan dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang hasil evaluasi atas Ranperda APBD TA.2015 diminta untuk dihapus. Namun, faktanya oleh Pemda Nisel saat itu tetap memuat dalam dokumen APBD serta mencairkannya kepada BUMD. Terpisah, dari data yang dihimpun, diketahui, besaran dana hibah dalam pelaksanaan Sidang Raya PGI itu yakni Rp3,5 miliar sedangkan dana hibah untuk FKUB sebesar Rp8,2 miliar. (JF)
Baca Juga:Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Pengamat Kritik Keras Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur
kota
Sampaikan LKPJ 2025 ke DPRD,Bobby Nasution Paparkan Peningkatan Makro Ekonomi Sumut
kota
Sumut Zero Pengungsi, Korban Bencana Kini Tempati Huntara dan Huntap
kota
Bupati Deli Serdang Tekankan Integritas dan Larang Keterlibatan ASN dalam Proyek Fisik
kota
Madina Keluarga RSH, pasien yang menjadi korban dugaan malapraktik, melalui kuasa hukum melayangkan somasi atau teguran hukum pertama ter
Hukum
10 Prioritas Jadi Fokus Pembangunan Deli Serdang Tahun 2027
kota
JAKARTA Lembaga pemikir GREAT Institute mengecam serangan yang dilakukan tentara Isral (IDF) ke markas UN Interim Force in Lebanon (UNIF
Politik
Sebanyak 3,7 Juta Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara Hingga Akhir Periode Arus Mudik dan Balik Idulfitri 1447H/2026
kota
BEIRUT Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa (PBB) Antnio Guterres secara tegas mengecam insiden yang menewaskan seorang pe
News
sumut24.co MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan eko
kota