TEBINGTINGGI | SUMUT24
Wakil Walikota Tebingtinggi Ir H Oki Doni Siregar membuka Workshop Pengarustamaan Gender (PUG) Bidang Infrakstruktur yang diselenggarakan Pemko Tebingtinggi melalui Bappeda, Senin (14/3) di RM Pondok Bagelen, menghadirkan narasumber dari Kementerian PPA dan KB dan Kementerian PU-Pera RI serta Bitara Indonesia (The Altivator For Rural Progres).
Wawako H Oki Doni Siregar mengatakan, isu gender saat ini semakin mendunia, akibat semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, rendahnya perlindungan hak-hak asasi perempuan, terabaikannya kesetaraan hak-hak perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pengambilan keputusan, berpartisipasi dalam menikmati manfaat pembangunan.
“Berbagai konvensi telah banyak dilakukan, salah satunya adalah kesepakatan global dalam merepon kesenjangan gender yakni CEDAW (Convention on the elemination of discrimintation against women), kesepakatan hak asasi internasional secara khusus didisain melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender,” ujarnya.
Menyikapi isu gender tersebut, pemerintah telah menetapkan pendekatan PUG menjadi pilar strategi pembangunan nasional, PUG adalah strategi yang dibangun mengintegrasikan gender menjadi satu demensi intergral perencenaan, penyusunan program, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi atas kebijakan pembangunan nasional.
“Keadilan dan kesetaraan termasuk dibidang infrastruktur dan pelayanan publik perlu dilakukan, sarana dan prasarana yang responsif gender pada pelayanan publikpun harus menjadi perhatian kita bersama untuk disiapkan, seperti ruang menyusui di stasiun KA atau terminal bus,” jelasnya.
Oki Doni berharap, kiranya peserta dapat mengikuti work shop ini dengan tekun hingga selesai, selain menambah wawasan juga dapat pula menjadi acauan dalam aktualisasi dikantor masing-masing, dalam pemberlakuan persataraan gender.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Tebingtinggi Gul Bakhri Siregar dalam laporannya menyampaikan, workshop bertujuan mensosialisasi perlunya pengintegrasian isu gender bidang infrastrtuktur pada pelayanan publik, mempersiapkan pelayanan Evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (APE).
Sebagai Narasumber Ratna Susianiwati, Asisten Deputi Gender Infrastruktur Kementerian PPA-RI, Ineke Indrarini dari Tim PUG Kementrian Pu-Pera, Meutia Fadillah dari Pusat Studi Gender dan PPA Provsu. Sedangkan peserta Workshop adalah para pimpinan SKPD, Camat, Instansi Layanan Publik, RSU, pimpinan BUMN dan pelaku dunia usaha.(TAV)