PDIP Desak Walikota Medan, Copot Segera Kabag Aset

504

MEDAN|SUMUT24
Mencuatnya sejumlah permasalahan aset di Kota Medan belakangan ini, memicu reaksi keras kalangan DPRD Medan. Bobroknya pengeloaan aset di Kota Medan dengan munculnya kasus Buana Aksara Plaza, lahan Cadika Pramuka di Johor, Lapangan Gajah Mada Jalan Krakatau dikarenakan buruknya kinerja Kepala Bagian Aset dan jajarannya.

Desakan pencopotan itu disampaikan Politisi PDIP DPRD Kota Medan, Boydo H.K Panjaitan kepada SUMUT24, Rabu (25/5) di Gedung DPRD Medan. Sebab, permasalahan aset Kota Medan yang belakangan mulai memanas.

“Kalau tidak bisa kerja, bilang, biar kita tahu kalau tak bisa kerja,” jelas tegas Boydo H.K Panjaitan.

Boydo menilai inventarisir aset di Pemko Medan buruk, sehingga muncul banyak masalah. “Kita melihat Bagian Aset tidak bekerja, tolong sampaikn ini sama dia,” jelas Boydo saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi C DPRD Medan.

Sementara itu, Politisi PDIP lainnya Henry Jhon Hutagalung juga meminta Walikota Medan untuk mencopot Kabag Aset Kota Medan karena dinilai tidak bisa bekerja.

“Kalau tidak bisa bekerja, kita meminta Walikota untuk mencopot Kepala Bagian Aset Pemko Medan,” jelasnya.

Henry Jhon mengaku heran dengan hadirnya kasus aser belakangan ini. “Kita heran saja, ternyata banyak aset Pemko yang bermasalah, ini membuktikan bagian aset tak bisa bekerja,” jelasnya.

Diutarakan Henry Jhon, berdasarkan informasi yang diperolehnya, banyak permasalaham aset Pemko yang kini dikuasai masyarakat dan pihak ketiga.

“Ada beberapa yang kami terima, seperti lahan perkuburan di Medan Permai, di Kuala Bekala dan beberapa kawasan lainnya,” jelasnya.

Pemko Segera Ambil Aset

Sementara itu, praktek penyerobotan lahan Pemerintah Kota (Pemko) Medan oleh pengusaha, terkait habisnya masa pakai ataupun hak sewa, Buana atau Pasar Aksara. “Pemko Medan harus segera mengambil kembali asetnya (haknya) yang sudah dirampas pengusaha Buana Plaza,” tegas Agus Adhari, Dosen Hukum Pancabudi kepada SUMUT24, Rabu (25/5).

Lebih lanjut dikatakan Agus Adhari, saat ini Pemko Medan harus segera mengambil kembali lahan yang telah diserobot pengusaha itu. Dia menilai, pihak pengusaha seharusnya sudah tahu didalam perjanjian pemakaian lahan yang sebelum ditanda tangani dan disepakati kedua belah pihak sudah ada didalam perjanjian tercantum, sebelum jatuh tempo maka harus diperpanjang terlebih dulu.

“Pemko Medan segera ambil kembali haknya yang sudah hilang, diambil pihak Buana Plaza,” tegas Agus.

Agus menjelaskan, pihak pengusaha sudah tidak taat dengan perjanjian ketika menyusun kontrak maka akan ada perjanjian. Menurutnya, meskipun saat ini sudah di urus oleh pihak pengusaha izinnya tetap bisa dibilang penyerobotan karena sudah masa sewa lahan habis.

“Nah, jika pihak pengusaha setelah habis izin baru mengurus kembali tetap saja ini penyerobotan hak Pemko, Dimana seharusnya izin diurus sebelum habis masa aktifnya,” papar Agus.

Lanjut Agus, pihak Pemko harus kooperatif dengan menyurati atau harus menindaklanjuti masalah ini dan mengambil haknya yang sudah hilang. “Ada apa ini, Aset Pemko kenapa tidak ada yang peduli, apa jangan- jangan Pemko sendri tidak peduli dengan asetnya. Segera ambil aset Pemko Medan,” pungkas Agus.

Belum Ada Laporan

Anehnya, Kepala Bagian (Kabag) Aset dan Perlengkapan Setdako Medan, Agus Suriyono menyatakan soal pengalihan atau digadaikannya Buana Aksara Plaza kepada pihak ketiga oleh PT AJI. Pihaknya belum mendapat laporan kepastiannya, sebab pihaknya sama sekali tidak tahu pengalihan tersebut.

Agus Suriono menyarankan agar menanyakan langsung ke Dirut PD Pasar, sebab pengelolaan itu sudah diserahkan ke PD Pasar. Namun, Dirut PD Pasar Benny Sihotang tidak menjawab konfirmasi melalui telp, maupun sms.

Sebelunya diberikatakan, selama tiga tahun Buana Aksara Plaza dikelola oleh pihak ketiga, sama sekali tidak ada masukan dana untuk PAD Pemko Medan. Meski MoU dengan Pemko Medan sudah berakhir sejak 2013, pengelola Aksara Buana Plaza tetap mengutip retribusi kepada pemilik toko dan tenant, termasuk retribusi parkir di areal utama dan lokasi yang saat ini sebagian ditempati pedagang kaki lima (PKL) secara ilegal.

“Dari puluhan tenant baik retail besar maupun toko-toko lainnya setiap tahun dikutip retribusi tempat berjualan secara bervariasi hingga ratusan juta tiap tahun,” ujar Siregar, salah seorang pemilik toko di Plaza Aksara tersebut.

Siregar menilai PT AJI nekad beroperasi tanpa mengantongi izin sejak  empat tahun terakhir mulai 2011 diduga karena ada ‘main mata’ dengan pihak terkait di Pemko Medan sehingga tidak pernah mendapat sorotan walaupun secara terang-terangan telah merugikan PAD Pemko Medan mencapai ratusan juta rupiah. (R02/W05)

Loading...