Jumat, 13 Februari 2026

Ini Katanya, Direktur Hukum PSMS, Bambang Abimayu

Administrator - Senin, 18 April 2022 14:51 WIB
Ini Katanya, Direktur Hukum PSMS, Bambang Abimayu

Medan, Direktur Hukum PSMS, Bambang Abimayu angkat bicara terkait penolakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kinantan Medan Indonesia (KMI) yang berlangsung di Medan Jumat, 25 Maret 2022 lalu di aula T. Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur oleh Kodrat Shah, sebagai pemegang saham minoritas (49%).

Baca Juga:

Pasalnya, menurut Bambang Abimayu RUPS di tanggal 25 Maret lalu, agendanya tak membicarakan masalah saham. Melainkan perubahan di struktural manajemen yang selama ini diminta oleh fans dan suporter di Sumatera Utara.

Itu karena selama ini dianggap masih kurang maksimal pengelolaan PSMS Medan. Agar manajemen baru ini dapat menghantarkan PSMS Medan ke Liga-1 yang menjadi harapan masyarakat, maka sebagai pemilik saham mayoritas (51 %), Edy Rahmayadi dan mengangkat Arifudin Maulana sebagai Direktur Utama di PT Kinantan Medan Indonesia.

Bambang menegaskan saham Pak Kodrat tetap 49%, yang berubah hanya komposisi manajemen PSMS.” kata Bambang Abimayu selaku Direktur Hukum PSMS , Senin (18/4) menjawab adanya tudingan miring Kodrat tentang RUPS tanggal 25 Maret lalu.

Dalam RUPS di akhir Maret lalu, Kodrat Shah menunjuk tim kuasa hukumnya yang berjumlah 9 orang dan hadir dalam rapat RUPS tersebut. Begitu juga dengan Edy Rahmayadi yang mengirimkan tim pengacaranya.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
Gelar Pelatihan Desa Siaga Bencana, PLN Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana
Inalum Hilirisasi, Bangun Smelter Terpadu Rp104 Triliun di Kalbar
APMPEMUS Sumut Nilai SPPG Sei Rampah Belum Layak, Soroti Luas Bangunan dan Pengelolaan Limbah
Dukung Pelestarian Hutan, PLN Realisasikan Program Rehabilitasi DAS Di Kabupaten Aceh Besar
Majelis Taklim dan Dzikir Al Khair TeMajelismui Wali Kota, Perkuat Sinergi Wujudkan Tanjungbalai EMAS
Rakorpem Tanjungbalai Selatan, Wali Kota Tegaskan Disiplin Aparatur dan Data Warga Harus Akurat
komentar
beritaTerbaru