Pemkab Solok Gelar Sosialisasi dan Capacity Building Pimpinan SKPD

Baca Juga:

Kabupaten Solok I Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Sabtu (14/11/2026) menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2027 dan Capacity Building Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, sebagai narasumber.

Juga dihadir oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando Hasudungan Siagian, S.STP., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si., para Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, serta seluruh Camat se-Kabupaten Solok.

Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I.dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta rombongan di Kabupaten Solok. Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat terjalin dialog dan diskusi terkait berbagai persoalan serta tantangan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok.

Juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Solok tengah berupaya memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di nagari-nagari yang terdampak bencana, tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Dan menjelaskan bahwa dampak bencana banjir bandang (galodo) yang terjadi pada tahun 2026 membutuhkan perhatian dan penanganan serius, terutama dalam memenuhi kebutuhan pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Diungkapkannya, kami sangat mengharapkan pendampingan dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, agar berbagai kebutuhan pemulihan pascabencana dapat ditangani secara optimal.

Serta atas nama Pemerintah Kabupaten Solok, Wakil Bupati turut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan transfer pemerintah pusat kepada daerah.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I.secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut mewakili Bupati Solok.

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, S.STP., M.Si. pada kesempatan tersebut juga menyampaikan pengantar sekaligus memperkenalkan narasumber, yaitu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE. Ia kemudian mempersilakan narasumber untuk menyampaikan materi dan arahan kepada seluruh peserta.

Dalam pemaparannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Dan menyampaikan bahwa anggaran daerah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah perlu memperhatikan realisasi anggaran serta memastikan setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Dikatakannya, terkait masih rendahnya realisasi anggaran di sejumlah daerah, Agus Fatoni menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi adalah keterlambatan proses pelelangan atau pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipersiapkan lebih awal sehingga tidak menghambat penyerapan anggaran.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan komitmen, ketepatan, serta kemampuan pimpinan perangkat daerah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

"Berapa pun anggaran yang dimiliki daerah, harus bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pada tahun mendatang pengelolaan dan realisasi anggaran dapat semakin baik," ungkapnya.

Agus Fatoni juga turut membahas mekanisme pergeseran dan perubahan APBD serta berbagai alternatif pembiayaan daerah yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah senantiasa siap memberikan dukungan, pendampingan, serta konsultasi kepada pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah.(YOSE)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News