Wali Kota Tanjung Balai Ke BPJS Kesehatan : Kualitas Pelayanan Kesehatan Harus Ditingkatkan

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited T.A 2024

TANJUNGBALAI I Sumut24. co

llWali Kota Tanjung Balai, Mahyaruddin Salim menerima kedatangan rombongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jumat (11/4/25).

Dalam pertemuan diruangan kerjanya itu, Mahyaruddin menyampaikan keinginannya agar kualitas pelayanan kesehatan diwilayah kepemimpinannya harus ditingkatkan secara berkesinambungan.

" Mutu pelayanannya dari mulai tingkat Puskesmas maupun ditingkat di RSUD harus ada perubahan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, " pungkasnya.

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai dalam hal pelaksanaan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) siap berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan Cabang Kisaran.

" Kami siap untuk terus berkolaborasi. Bagi kami, Kesehatan itu adalah sebagai fondasi utama dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter, " pungkasnya.

Sejalan dengan Visi dan Misi Tanjung Balai, Emas (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera), Mahyaruddin Salim kemudian menerangkan bahwasanya sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam arah pembangunan Kota Tanjung Balai.

Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Kisaran, Sri Widyastuti menerangkan jumlah keseluruhan masyarakat Kota Tanjung Balai yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif.

" Total hingga 1 April 2025 sebanyak 183.139 Jiwa (97,45%) dari total Penduduk Semester II) dan threshold keaktifan peserta 150.499 jiwa (80,08%) di Kota Tanjungbalai telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif. Angka ini mencerminkan cakupan sebesar 80,08 % " pungkasnya.

Meskipun jumlahnya belum menyentuh di angka genap yaitu 100 %.Namun, Sri Widyastuti mengakui bahwasanya pencapaian angka 80,08 % itu pencapaian dinilai cukup baik.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya validasi dan pemutakhiran data secara berkala, khususnya terhadap peserta yang sebelumnya terdaftar melalui skema pembiayaan APBN dan kini berstatus tidak aktif akibat pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial. (eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Asahan Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited T.A 2024