Prof Ganjar Razuni: Presiden Prabowo Didorong Terbitkan Dekrit Darurat Nasional Korupsi, PB PMII Gelar Liga Korupsi Indonesia

Jakarta | Sumut24.co

Baca Juga:

• Prof Dr Saiful Akhyar Lubis MA Resmi Dilantik sebagai Rektor Univa Medan 2025–2029
• Kapolres Tapsel Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat,AKBP Yasir Ahmadi : Tingkatkan Profesionalisme,Layani Masyarakat dengan Baik
• Ucok Rizal Nasution Terpilih sebagai Ketua Perdana JMSI Tabagsel 2025: Awal Baru bagi Pers Digital Dimulai

Dalam menghadapi maraknya kasus korupsi yang semakin meresahkan rakyat Indonesia, seperti kasus besar Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp 1000 triliun, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar acara Liga Korupsi Indonesia dengan tema "Refleksi dan Efektivitas Penanganan Korupsi di Indonesia" pada Kamis, 6 Maret 2025, di Sekretariat PB PMII, Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Prof. Dr. Ganjar Razuni, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, dan Yudi Purnomo Harahap, mantan Penyidik KPK RI. Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk penanggulangan yang lebih efektif.

Wahyu Dwi Tritanto, Ketua Bidang Politik dan Kajian Strategis PB PMII, mendesak aparat penegak hukum untuk serius menangani kasus-kasus korupsi demi mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik korupsi.

Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa korupsi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh sikap rakus pejabat yang sudah memiliki kekayaan pribadi yang melimpah, namun masih terlibat dalam praktik korupsi. Ia menambahkan, para koruptor lebih takut kehilangan kekayaan mereka daripada dihukum penjara.

Sementara itu, Prof. Ganjar Razuni mengusulkan agar Presiden Prabowo segera menerbitkan Dekrit Darurat Nasional Korupsi, mengingat lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR. Menurutnya, korupsi di Indonesia sudah mencapai tingkat darurat yang membutuhkan penanganan dengan langkah hukum yang lebih tegas. "Jika RUU Perampasan Aset tidak kunjung selesai, Presiden harus segera bertindak dengan Dekrit Presiden untuk menangani korupsi secara darurat," ujar Prof. Ganjar.

Di akhir acara, PB PMII mengumumkan akan memberikan ultimatum kepada Presiden RI untuk segera menuntaskan kasus-kasus korupsi dan memberikan hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Prof Dr Saiful Akhyar Lubis MA Resmi Dilantik sebagai Rektor Univa Medan 2025–2029

Kapolres Tapsel Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat,AKBP Yasir Ahmadi : Tingkatkan Profesionalisme,Layani Masyarakat dengan Baik

Ucok Rizal Nasution Terpilih sebagai Ketua Perdana JMSI Tabagsel 2025: Awal Baru bagi Pers Digital Dimulai

Prof. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. Hadiri Perayaan Ulang Tahun ke-75 Bang Hariman: “Selamat Ulang Tahun, Mentor Para Aktivis”

Soal YP Darma Agung Ada Dugaan Melakukan Penyesatan Publik, Kandidat Calon Proffesor dan Kepala LLDIKTI Diduga Kuat Main Mata

Polres Padangsidimpuan Gelar Sosialisasi Baznas untuk Pembentukan UPZ, AKBP Dr Wira Prayatna : "Mendorong Kesadaran Zakat di Lingkungan Polri"