Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Melaksanakan Zoom Meeting Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025

ASAHAN I SUMUT24.co

Baca Juga:

• Tingkatkan Keselamatan Kerja, PLN Hadir untuk Rakyat melalui Edukasi Bahaya Listrik Saat Panen Sawit
• Perempuan di Garda Terdepan : Srikandi PLN UIP SBU Kawal Proyek Strategis GIS Glugur
• Wali Kota Buka Grand Final Duta Genre T. Tinggi 2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di Daerah yang dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian dan Lembaga terkait, serta seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Bertempat di Ruang Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Selasa (04/02/2025). Turut hadir dalam kegiatan tersebut , Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Asahan, Ir. Oktoni Eryanto, M.M.A. , Dandim 0208/AS diwakili Kasdim 0208/AS Mayor Inf Abdul Haris Pane, Kepala Kajari Asahan Bapak Basril G, SH.,MH, Kapolres Asahan yang juga diwakili oleh AKP Komang Sri Ayu, OPD Terkait dan tamu undangan lainnya.

Terlihat Penandatangan Nota Kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di Daerah dilakuka oleh Mendagri, Kepala Jaksa Agung RI, Kapolri, Ketua KPK dan Kabappisus.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Jendral Polisi (Purn) Tito Karnavian menyampaikan kegiatan zoom meeting ini merupakan kegiatan untuk Penandatangan Nota Kesepahaman kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perijinan di Daerah guna memastikan kepastian hukum pelaku usaha dan pemerintah dengan kolaborasi untuk perijinan, lebih berkeadilan dan lebih transparan sehingga dapat meningkatkan investasi masuk ke dalam negeri.

Kemudian Nota kesepahaman ini sebagai bentuk segala perijinan khususnya dengan bekerjasama dengan bidang intelijen guna untuk pengawasan dan penindakan apabila ada temuan dalam proses perijinan di Daerah.

Sementara Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan mendukung penuh Program asta cita Presiden Republik Indonesia guna mendorong ekonomi dan pembangunan negara Indonesia dengan menghindari krisis ekonomi dan krisis energi di negara Republik Indonesia dengan Mengontrol Indeks Inflasi.

Kemudian dikesempatan tersebut Ketua KPK RI Bapak Setyo Budiyanto mengatakan masih ditemukan dalam Pelayanan perijinan yang belum baku sehingga masih terjadinya nepotisme dan korupsi sehingga diperlukan pengawasan yang melekat.

Ditempat yang sama Kabappisus Bapak Haris menyampaikan Badan pengawasan pengendalian investigasi khusus yang menggunakan Anggaran APBN dan mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam penggunaan anggaran APBN. Untuk itu pelaksanaan investigasi bekerja sama dengan aparat penegak hukum TNI-Polri kejaksaan untuk memperbaik, akurasi, percepatan, mempermudah dalam perijinan dengan perkembangan digital untuk terkontrol proses perijinan.

Diakhir, Wakil Mentri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Untuk proses perijinan di Daerah diharapkan dapat mempermudah guna menarik sebanyak-banyak investor untuk pembangunan nasional sehingga dapat menekan indeks Inflasi atau mempertahankan indeks inflasi di daerah.

" Ada beberapa hal yang dapat menekan angka indeks Inflasi dengan memperdayakan hasil produksi panen para petani untuk menghindari ekspor memenuhi kebutuhan bahan pokok makanan atau sembako" Tutup beliau. (dre)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tingkatkan Keselamatan Kerja, PLN Hadir untuk Rakyat melalui Edukasi Bahaya Listrik Saat Panen Sawit

Perempuan di Garda Terdepan : Srikandi PLN UIP SBU Kawal Proyek Strategis GIS Glugur

Wali Kota Buka Grand Final Duta Genre T. Tinggi 2025

Wakil Bupati Asahan Serahkan BPJS Kesehatan Gratis dan KIP di 8 Kecamatan

Pemprov Sumut Raih "The Best Region 2025" dan Bank Sumut Capai Predikat “Financial Regional Champion 2025” dari The Asian Post

ASUS Luncurkan Produk Expert Series dengan TKDN di Atas 40%: Solusi Lengkap untuk Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Kinerja Sektor Pemerintah