Polres Samosir Gelar Imbauan dan Teguran Tertulis dalam Operasi Zebra Toba 2026 di Pangururan
Polres Samosir Gelar Imbauan dan Teguran Tertulis dalam Operasi Zebra Toba 2026 di Pangururan
News
Baca Juga:
- Pembagian Jasa BPJS di RSUD HAMS Kisaran Dianggap Tebang Pilih, Perawat Merasa Berbeda Kasta dan Kasus Meninggalnya Yasmin Juga Jadi Sorotan
- Sinergi 5 Pilar, Pemkab Asahan Jalin Kerja Sama Lintas Sektoral Tekan Pengangguran dan Dorong Kemandirian Ekonomi
- Satres Narkoba Polres Asahan Musnahkan Bukti Narkotika 4,8 Kg Sabu & 268 Butir Ekstasi, Dinilai Selamatkan Ribuan Jiwa
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera mempercepat pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui Katalog Elektronik Versi 6 (V6). Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk mikro, usaha kecil, dan koperasi.
Pesan ini disampaikan Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuda Sumule Tumbo mewakili Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Horas Maurits Panjaitan dalam acara Coffee Morning bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan ini berlangsung di Roestam Sjarief Lantai 2 Gedung LKPP, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Sumule menyampaikan, Katalog Elektronik V6 telah dirancang agar terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). "Tidak hanya terintegrasi dengan SIPD RI, Katalog Elektronik V6 juga dilengkapi dengan fitur e-Audit. Fitur ini diciptakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan dan monitoring secara real-time, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah," jelas Sumule.
Karena itu, dia meminta Pemda segera mengambil langkah konkret dalam mengoptimalkan proses PBJ melalui Katalog Elektronik V6. Upaya ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pelaksanaan PBJ melalui Katalog Elektronik V6 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sumule mengatakan, langkah konkret yang dapat dilakukan Pemda yaitu menetapkan dan mendaftarkan akun pejabat pengelola Katalog Elektronik Versi 6. Hal ini mencakup untuk Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan/atau Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran (BP), dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kedua, melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang diakses pada laman katalog.inaproc.id, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dalam hal terdapat permasalahan teknis pada Katalog Elektronik, pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan melalui kanal Pusat Bantuan Katalog Elektronik Versi 6 pada bantuan.inaproc.id," tegas Sumule.
Lebih lanjut, Sumule menjelaskan mengenai proses transaksi pembayaran atas belanja PBJ melalui Katalog Elektronik V6. Pemda dapat melakukan pembayaran tagihan atas surat pesanan barang/jasa melalui pembayaran Langsung (LS). Ini dilakukan dengan mekanisme ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra Payment Gateway yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pembayaran dapat dilakukan melalui Uang Persediaan (UP) yang dilakukan dengan mekanisme transfer dari rekening BP/BPP ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola, dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra Payment Gateway. "Berikutnya, menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola, dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra Payment Gateway yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutur Sumule.
Di lain sisi, Sumule juga mengimbau BUD dan BP/BPP masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar berkoordinasi dengan masing-masing Bank Penampung Rekening Kas Umum Daerah. Koordinasi ini untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi PBJ melalui Katalog Elektronik V6.
"Dalam hal penerapan Katalog Elektronik Versi 6 terkendala karena keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan regulasi, maka pemerintah daerah dapat menyesuaikan kesiapannya paling lambat tanggal 20 Maret 2025," tandas Sumule.
Puspen Kemendagri
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Polres Samosir Gelar Imbauan dan Teguran Tertulis dalam Operasi Zebra Toba 2026 di Pangururan
News
DPD REI SUMBAR SERAHKAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI KABUPATEN SOLOK
News
Berawal dari Kebun Cokelat, Polres Padangsidimpuan Bongkar Dugaan Peredaran Ganja hingga ke Losung Batu
News
WAKIL MENTERI PU RI TINJAU JEMBATAN KAYU ARO BEKAS TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI AROSUKA
News
PTP N lV Regional ll kebun Marihat Ulu, Nagori Silampuyang Tanam Perdana Tahun 2026
News
Medan sumut24.coRianto SH MH Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara tidak berhenti memberikan apresiasi dan dukungan pe
News
sumut24.co MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih Juara III untuk kategori Media Audiovisual, Perguruan Tinggi Negeri pada Anugerah
kota
&lrmBupati Solok Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana dan Gladi Posko Erupsi Gunung Api TalangKabupaten Solok I Sumut24.co&lrm Bupati Solok, Suma
News
JAKARTA Rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, digeledah Bareskrim Polri karena diduga digunakan sebagai posko
News
Prof. Dr. Yuspar SH.,M.Hum. Jangan Semua Persoalan Utang dan Bisnis Dipidanakan, Hukum Harus Bedakan Penipuan dan Wanprestasi
News