Panwaslih Pantau Netralitas ASN Jelang Pilkada di Aceh utara tahun 2024

ACEH UTARA I Sumut24.co
Panitia Pengawas Pemilih Aceh Utara (Panwaslih) Kawal Ikrar bersama tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Utara tahun 2024.

Baca Juga:

• Geopark Kaldera Toba, Merawat Luka Bumi dari Tepian Danau Toba
• Kadisdik Aceh Diminta Segera Dicopot
• Respon Cepat Banjir Sumatra, The Coca-Cola Foundation dan BenihBaik.com Salurkan Bantuan Darurat bagi Ratusan Ribu Pengungsi

Kegiatan ini yang dilaksanakan di lapangan upacara Landing Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Kamis, 10 Oktober 2024,

Kegiatan apel dihadiri oleh Pj Bupati Dr Mahyuzar, M.Si, pejabat Forkopimda, Pj Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos, M.AP dan Para petugas Satuan Linmas.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Panwaslih Aceh Utara, Misbahuddin, M.SM menjelaskan pada nopelaksanaan Pilkada Aceh Utara 2024 para ASN dituntut untuk dapat bersikap netral, serta tidak memihak kepada salah satu paslon Pilkada.

"Panwaslih Aceh Utara juga melakukan pemantauan terkait pengawasan netralitas
ASN, anggota TNI/Polri dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh Utara Tahun 2024" ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan
Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Netralitas Pegawai ASN,
Anggota TNI, dan Anggota Polri.

"Kewajiban para ASN bersikap netral dalam Pilkada telah secara jelas diatur di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) serta beberapa undang-undang lainnya" jelasnya.

"Sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban netralitas dalam pemilu itu bervariasi, mulai dari teguran, hukuman administratif, hingga pemecatan" pungkas Misbahuddin.

Menurutnya, saat ini Panwaslih Aceh Utara telah membentuk Pokja netralitas ASN yang beranggotakan Komisioner Panwaslih Aceh Utara, dan Kepala SKPK terkait guna mengawasi keterlibatan ASN dalam politik praktik jelas pelaksanaan Pilkada Aceh Utara tahun 2024.

"Jika nantinya terdapat ASN yang terlibat politik praktis maka tim pokja akan dilanjutkan ke pembina kepegawaian dalam hal ini Pj. Bupati Aceh Utara" tambahnya.

"Panwaslih Aceh Utara juga telah menyebarkan penggumuman informasi untuk mengajak masyarakat supaya mengawasi netralitas PNS, TNI/Polri dan Tenaga Kontrak di wilayah Kabupaten Aceh Utara" pungkasnya. (SB)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Geopark Kaldera Toba, Merawat Luka Bumi dari Tepian Danau Toba

Kadisdik Aceh Diminta Segera Dicopot

Respon Cepat Banjir Sumatra, The Coca-Cola Foundation dan BenihBaik.com Salurkan Bantuan Darurat bagi Ratusan Ribu Pengungsi

Percepat Pemulihan Kelistrikan Pasca Bencana, PLN UIP SBU Gandeng Kejati Aceh Dalam Pendampingan Hukum Pekerjaan Darurat

Percepatan Penanggulangan Bencana Aceh Tamiang di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo – Bukti Komitmen Nyata, Bukan Klaim Kosong

Jalin Kolaborasi, PLN UIP SBU dan Kejaksaan Tinggi Aceh Sinergi Tuntaskan Pembangunan Tower Transmisi 150 kV Arun – Bireuen dan Bireuen – Peusangan