Bawaslu Tapanuli Selatan Sosialisasi Pemetaan Daerah Rawan untuk Pastikan Pilkada 2024 Aman dan Demokratis

Baca Juga:

Tapsel | Sumut24.co

Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang aman, demokratis, dan bebas dari pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tapanuli Selatan melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap rawan potensi pelanggaran. Pemetaan ini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan Bawaslu agar setiap tahapan Pilkada berjalan dengan lancar.

Pada acara sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan dan peluncuran peta kerawanan Kabupaten Tapanuli Selatan, yang digelar di Aula Tor Sibohi Hotel, Sipirok, Rabu (2/9/24), Bawaslu menyampaikan pentingnya langkah preventif ini dalam mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran Pilkada. Kegiatan ini juga mencakup pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di tahun 2024.

Pemetaan Berdasarkan Evaluasi dan Dinamika Politik Terkini
Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan, melalui Komisioner Divisi Hukum Vernando M. Aruan, menjelaskan bahwa pemetaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pemilihan umum sebelumnya, serta mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik terkini. Berdasarkan analisis tersebut, beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dianggap memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi.

Beberapa daerah yang termasuk dalam kategori rawan antara lain Kecamatan Sipirok, yang merupakan ibu kota Tapanuli Selatan dan memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tinggi. Selain itu, Kecamatan Sayur Matinggi dan Angkola Timur juga tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Potensi pelanggaran di daerah-daerah ini didominasi oleh praktik politik uang (money politics) serta rendahnya pemahaman peserta pemilu terhadap peraturan dan pelanggaran yang ada.

"Kami ingin memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan aman. Salah satu langkah penting adalah mengantisipasi pelanggaran seperti politik uang, intimidasi, hingga konflik antar pendukung. Daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi akan mendapatkan pengawasan lebih ketat," jelas Vernando M. Aruan.

Kolaborasi dengan Aparat dan Masyarakat untuk Pengawasan Partisipatif
Dalam upaya memperkuat pengawasan, Bawaslu Tapanuli Selatan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif menjelang dan selama proses Pilkada berlangsung.

Selain pengawasan oleh Bawaslu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga demokrasi. Dengan adanya pemetaan wilayah rawan, diharapkan warga lebih waspada dan berpartisipasi dalam melaporkan segala bentuk potensi pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka.

"Mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Kami berharap masyarakat dapat memberikan informasi terkait pelanggaran yang mungkin terjadi," tutup Ketua Bawaslu Tapanuli Selatan.

Dengan langkah-langkah yang diambil, Bawaslu optimis dapat meminimalkan risiko pelanggaran dan memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan aman dan lancar.zalB

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News