Tim Verifikasi dari Kantor Staf Presiden RI di Sambut Pj Sekda Makmur Harahap

Paluta | Sumut24.co

Baca Juga:

• Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu Berserta Rombongan Berdiskusi dengan Pihak Smesco.
• USU Borong Empat Penghargaan di Anugerah Humas Indonesia 2024
• Pjs Bupati Toba Minta Percepatan Program APBD dan Tegaskan Netralitas ASN

Tim Verifikasi Lapangan dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Desa Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Senin, (30/9/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Lawas Utara, Makmur Harahap, ST., MM., serta sejumlah pejabat penting lainnya dari Polres Tapanuli Selatan, Koramil 05/Padang Bolak, dan perangkat desa setempat.

Turut hadir pula Tim Verifikasi yang dipimpin oleh Sahat M. Lumban Raja dan Imanta Ginting, yang merupakan Tenaga Ahli Madya dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Kehadiran mereka bertujuan untuk melihat langsung kondisi lapangan terkait konflik agraria yang terjadi di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Sahat M. Lumban Raja menegaskan bahwa kedatangan tim bukan untuk memperumit situasi, melainkan mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

"Kami berharap di lapangan tidak ada argumen yang dapat memicu ketegangan. Setelah proses verifikasi ini, kami akan mengadakan rapat di Kantor Bupati Padang Lawas Utara yang dipimpin oleh Sekda. Di forum tersebut, baru semua pihak bisa menyampaikan pandangan masing-masing dengan dasar fakta yang jelas," ujar Sahat M. Lumban Raja.

Kemudian, Kepala Desa Simangambat Julu, Muhammad Bahri Nasution, menyambut baik kehadiran tim dari Kantor Staf Presiden. Ia berharap bahwa proses ini dapat memberikan solusi bagi sengketa lahan yang telah berlangsung.

"Kehadiran Tim Verifikasi adalah bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masalah ini. Kami berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan cara yang adil," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Makmur Harahap, ST., MM., juga menyampaikan pandangannya mengenai konflik agraria yang terjadi.

Ia menekankan pentingnya menyerahkan masalah ini kepada pihak-pihak yang memiliki keahlian untuk menuntaskan sengketa ini.

"Kami berharap Tim Verifikasi dari Kantor Staf Presiden dapat menemukan solusi terbaik bagi masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan masyarakat, Safrudin Ritonga, turut memberikan pandangan terkait konflik agraria yang melibatkan PT. Wonorejo Perdana. Menurutnya, masalah utama yang dipermasalahkan adalah status lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan.

"Kami telah menelusuri status lahan dan mendapatkan informasi bahwa tanah yang dipersoalkan merupakan kawasan hutan," jelas Safrudin.

Setelah sesi sambutan dan diskusi, rombongan yang terdiri dari Pj. Sekda Makmur Harahap, Tim Verifikasi dari Kantor Staf Presiden, personil Polres Tapanuli Selatan, anggota Koramil Simangambat, serta perwakilan masyarakat melakukan pengecekan langsung ke beberapa lokasi yang menjadi objek sengketa. Lokasi-lokasi tersebut meliputi beberapa dusun, antara lain Dusun Pulong Rejo, Dusun Meranti, Dusun Aek Nadenggan, Dusun Bandar Gula, dan Dusun Sipiongot.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu Berserta Rombongan Berdiskusi dengan Pihak Smesco.

USU Borong Empat Penghargaan di Anugerah Humas Indonesia 2024

Pjs Bupati Toba Minta Percepatan Program APBD dan Tegaskan Netralitas ASN

Penyerahan Insentif Kader Posyandu, Kader KB dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Triwulan III Tahun Anggaran 2024

Polrestabes Medan Gagalkan Peredaran 2 Kg Sabu dan 36 Ribu Ekstasi

Polda Sumut Siap Jaga Keamanan Proses Pilkada Serentak 2024