Berhasil Tekan Angka Stunting, Provinsi Sumut Raih Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2024

JAKARTA - Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting tingkat Provinsi Tahun 2024 karena dinilai telah berhasil menekan angka prevalensi stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Baca Juga:

• Percepatan Stunting Jadi Prioritas, Musrenbang RKPD 2027 Padang Bolak Tenggara Resmi Dibuka
• Musrenbang Stunting dan RKPD 2027 Simangambat, Langkah Nyata Cegah Stunting
• Kabupaten Pakpak Bharat Menerima Penghargaan UHC

Selain penghargaan tersebut, pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan RI juga memberikan insentif fiskal untuk penerima penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Dinilai mampu mengendalikan inflasi, Pemerintah Provinsi Sumut menerima penghargaan Insentif Fiskal sebesar Rp 775 miliar yang diterima langsung oleh Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni.

Fatoni mengatakan, penghargaan yang diraih Sumut ini merupakan bentuk komitmen bersama dan hasil kerja keras seluruh stakeholder untuk menekan angka prevalensi stunting. Tercatat pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Sumut sebesar 21,1% dan berhasil turun menjadi 18,9% tahun 2023.

"Sumut terus melakukan intervensi untuk menekan prevalensi stunting, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Kita terus berupaya agar prevalensi Sumut turun hingga 14%," ujar Fatoni.

Fatoni menyebut saat ini progres intervensi spesifik yang dilakukan Provinsi Sumut berdasarkan dari indikator pada Triwulan II telah terlihat, yaitu skrining anemia pada remaja putri kelas 7 dan 10 terealisasi mencapai 37,8 dari target 90. Kemudian, indikator konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri target 58 pada Triwulan II mencapai 27,9.

Selanjutnya, indikator pemeriksaan kehamilan (ANC) sebanyak 6 kali dari target 100, terealisasi 72,3 dan indikator pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis ditargetkan 90, terealisasi 69,6. Tak hanya itu, indikator pemantauan pertumbuhan balita ditargetkan 90 terealisasi 74,8, indikator ASI eksklusif dari target 80 terealisasi 56,3 serta indikator MPASI kaya protein hewani bagi bayi dua tahun (baduta) dari target 80 terealisasi 92,4.

Kemudian, indikator balita gizi kurang mendapatkan tambahan asupan gizi dari target 90 terealisasi 74,7, indikator balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk target 90 terealisasi 82,1 dan indikator balita memperoleh imunisasi dasar lengkap dari target 90 terealisasi 70,40. Terakhir, indikator Desa Bebasa dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ditargetkan dari 90 telah terealisasi 45.

Sementara itu, berdasarkan data Stunting Provinsi Sumut Juni-Agustus 2024 dengan sumber data dari e-ppgbm (elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat) mencatat berdasarkan penimbangan pengukuran bulan Juni jumlah Balita sebanyak 982.317, stunting 23.788 atau 2,42%. Kemudian, pada bulan Juli jumlah Balita 792.664, stunting 21.685 atau 2,73 persen dan pada penimbangan pengukuran bulan Agustus jumlah balita 681.377, stunting 20.924 atau 3,07%.

Fatoni mengatakan Dinas Kesehatan Sumut telah melakukan sejumlah upaya percepatan penurunan stunting, di antaranya pengadaan Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri dan ibu hamil, pengadaan vitamin A, pengadaan Mineral Mix, surveilans dan tata laksana percepatan perbaikan gizi. Kemudian dilakukan juga pendamingan kesehatan usia produktif dan calon pengantin, pengadaan makanan pendamping ASI, pengadaan Susu Tinggi Protein untuk ibu hamil, replikasi Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD) di Rumah Sakit untuk penanganan kegawatdaruratan ibu hamil/bersalin dan upaya lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak turun selama lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 tercatat sebesar 30,18% menjadi 21,5% pada tahun 2023. Prevalensi stunting sendiri kerap digunakan untuk menggambarkan jumlah kasus stunting yang ada di suatu daerah berdasarkan data yang telah dihimpun.

"Selama pelaksanaan program percepatan penurunan stunting lima tahun terakhir, begitu banyak kemajuan yang sudah tercatatkan. Artinya dalam 5 tahun kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3% atau rata-rata, 1,85% per tahunnya," kata Wakil Presiden.

Wakil Presiden pun mengklaim penurunan ini 1,5 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan periode 2013-2018. Oleh sebab itu, dirinya mengapresiasi seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam program percepatan penurunan stunting secara nasional tersebut.

"Kita patut berbangga bahwa semua pencapaian ini adalah buah dari kerja keras kerja cerdas dan kerja kolaboratif kita semua," ucap Wakil Presiden.**(

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Percepatan Stunting Jadi Prioritas, Musrenbang RKPD 2027 Padang Bolak Tenggara Resmi Dibuka

Musrenbang Stunting dan RKPD 2027 Simangambat, Langkah Nyata Cegah Stunting

Kabupaten Pakpak Bharat Menerima Penghargaan UHC

Pemkab Asahan Terima Penghargaan UHC 2026 Kategori Madya

Rakor Stunting 2025 Dibuka Wabup A Fauzan Nasution, Bahas Strategi dan Program 2026 Pemkab Palas

PLN UIP Sumbagut Raih Dua Penghargaan Bergengsi Pada Ajang ICA dan ISDA 2025