Polres Tapsel Limpahkan Kasus Oknum jaksa 'JAB' ke Kejari

Tapsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• Bupati Simalungun dan Kadis PUTR Tinjau Kondisi Jalan Penghubung Nagori Sordang Bolon Menuju Bangun Sordang
• Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sapa Pelanggan dan Beri Apresiasi
• Hadirkan Roadshow Puncak, MY BABY Momversity Berikan Edukasi untuk #RaisingFutureReadyKids bagi Orang Tua

Seorang oknum jaksa berinisial JAB, yang terlibat dalam dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (Tapsel) pada Rabu (28/08/2024).

Pelimpahan ini menandakan bahwa kasus tersebut telah memasuki tahap II atau P21, yang berarti berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dibawa ke proses persidangan.

Proses pelimpahan tersangka, JAB, beserta barang bukti dilakukan langsung oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) ke Kejari Tapsel. Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Tapsel, Daniel Tulus Marulitua Sihotang, S.H., M.H., bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hepni, S.H., M.H., menerima pelimpahan berkas perkara ini. Kuasa hukum tersangka, Adi Guna, S.H., M.H., turut hadir untuk mendampingi kliennya dalam proses ini.

Kasus ini bermula ketika JAB, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kejari Tapsel, diduga melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A UU RI No. 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE. Pasal tersebut mengatur tentang pelanggaran distribusi dan penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan.

Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim, Iptu Agus Purnomo, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sebelum penahanan, JAB telah dipanggil dua kali oleh penyidik namun tidak hadir.

Akibat ketidakhadiran tersebut, upaya penjemputan paksa dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Proses penahanan terhadap JAB juga telah mendapat izin dari Kejaksaan Agung RI yang diterima pada tanggal 5 Juli 2024, sehingga langkah hukum dapat segera diambil.

"Tersangka (JAB-red) kami sangkakan dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A UU RI No.1/2024 tentang perubahan kedua atas UU No.11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)," terang Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH, melalui Kasat Reskrim, Iptu Agus Purnomo, SH, MH.

*Alasan Penahanan dan Mediasi yang Gagal*

Kapolres Tapsel mengungkapkan, pelapor dalam kasus ini adalah seorang ASN di Kejari Tapsel berinisial N. Pelaporan dilakukan karena tersangka JAB diduga menyebarkan konten yang mengandung muatan kesusilaan di media sosial, yang dinilai telah merusak nama baik pelapor.

Selain itu, korban juga mengungkapkan bahwa akibat postingan tersebut, orang tuanya jatuh sakit dan rencana pernikahannya gagal. Meskipun mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak, upaya tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang ada, tersangka JAB terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun. Barang bukti yang disita dalam kasus ini antara lain satu unit handphone warna putih dan 15 tangkapan layar (screenshot) dari postingan tersangka yang dianggap mencemarkan nama baik korban.

Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

"Ada aturan, etika, dan kepatutan yang harus diikuti saat menggunakan media sosial. Ingat bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus," kata Kapolres. Ia juga mengingatkan bahwa jika ada yang merasa dirugikan atas suatu konten di media sosial, maka kasus hukum bisa saja terjadi.

*Restorative Justice dan Pandangan Kajari Tapsel*

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapsel, Siti Holija Harahap, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha untuk memediasi kedua belah pihak yang berseteru.

"Kami sudah mencoba menegur dan mendamaikan, namun tersangka tidak mengindahkannya," ujar Kajari.

Ia juga menyatakan tidak ada intervensi dari pihaknya dalam proses hukum yang berlangsung dan mengungkapkan kecewa terhadap kasus ini yang melibatkan bawahannya.

Kajari Tapsel juga membuka kemungkinan adanya upaya Restorative Justice untuk kasus ini, dengan harapan bahwa solusi damai bisa tercapai demi kebaikan semua pihak yang terlibat.

"Saya juga sebagai pimpinan, kecewa terhadap semua ini. Nanti di Kejaksaan pasti kita juga lakukan upaya Restorative Justice terhadap perkara ini," pungkas Kajari.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Simalungun dan Kadis PUTR Tinjau Kondisi Jalan Penghubung Nagori Sordang Bolon Menuju Bangun Sordang

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sapa Pelanggan dan Beri Apresiasi

Hadirkan Roadshow Puncak, MY BABY Momversity Berikan Edukasi untuk #RaisingFutureReadyKids bagi Orang Tua