Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Beras di Atas HET, Minta Bulog Siapkan Langkah Pengendalian

Baca Juga:

• PLN UIP SBU Raih Penghargaan Nasional pada Gelaran Nusantara CSR Awards 2026
• PLN UID Sumatera Utara Raih 3 Penghargaan di Nusantara CSR Awards 2026, Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Hijau
• Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga beras yang terus melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya peran Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyiapkan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah harga beras terus merangkak naik.

Menurut Tomsi, harga beras di tingkat penggilingan saat ini berada di angka Rp12.816 per kilogram, sedangkan di tingkat grosir mencapai Rp13.572 per kilogram. Angka ini sudah mendekati atau bahkan melebihi HET yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tingkat pengecer, harga beras mencapai Rp14.677 per kilogram, yang jauh di atas HET.

"Saya sangat pesimis harga ini bisa turun kalau tidak kita persiapkan dengan baik. Artinya, harus bisa dihitung dengan baik oleh Bulog sebagai penyangga [kebutuhan pangan nasional], karena beras ini kebutuhan pokok kita," ujar Tomsi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ia menambahkan, mendekati akhir tahun, situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika tidak ada langkah pengendalian yang tepat. "Grafiknya [harga beras] sudah mulai flat, namun demikian tetap di harga eceran di atas HET," tambahnya.

Dirinya berharap, Bulog dan seluruh pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan harga beras tidak terus naik terutama menjelang akhir tahun, sehingga beban masyarakat tidak semakin berat. "Karena kita semua mengonsumsi beras, jadi beras ini merupakan makanan pokok, perlu ada langkah-langkah selain untuk mengantisipasi, tentunya ada patokan HET ini kita upayakan bersama," pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat ini dihadiri secara langsung oleh sejumlah narasumber di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, serta Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.

Sementara narasumber yang hadir secara virtual, yakni Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP), Direktur Perbenihan Holtikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Kepala Divisi (Kadiv) Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Kejaksaan Agung, TNI, serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh kepala daerah, perwakilan pemerintah daerah (Pemda), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Puspen Kemendagri

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PLN UIP SBU Raih Penghargaan Nasional pada Gelaran Nusantara CSR Awards 2026

PLN UID Sumatera Utara Raih 3 Penghargaan di Nusantara CSR Awards 2026, Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Hijau

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

Harga Tak Stabil, Kadis Perindag ESDM Sumut Ungkap Masalah Distribusi hingga Dugaan Kartel

Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat

Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat