"TAMU" Minta Kapolda Sumut dan Kabid Propam Polda-Su Evaluasi hingga Copot Kapolres Tapsel

Medan | Sumut24.co

Baca Juga:

• T. Tinggi Peringati Peristiwa Berdarah 13 Desember ` 45
• Wajah Baru Taman Cadika Medan, Fasilitas Lebih Lengkap dan Ramah Anak
• Polisi Sambang Sekolah, AKBP Dr. Wira Prayatna Motivasi Pelajar di MAN 1 Padangsidimpuan

Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Tatanan Aktivis Mahasiswa Unggulan (TAMU) melakukan aksi demonstrasi di depan Mapolda Sumatera Utara, Kamis, (13/6/2024).

Mereka menyoroti dua isu utama: penimbunan BBM berjenis Solar dan perusakan alam, khususnya illegal logging, yang terjadi di Tapanuli Selatan.

Yang mana Ketua Umum TAMU, Ibrahim Cholil Pohan, berharap kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara (Sumut) memberikan atensi terhadap kasus ini agar Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi segera dievaluasi oleh Propam Polda Sumut dan dicopot dari jabatannya.

"kami nilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan diduga bekerja sama dengan oknum Kepala Desa Tolang Jae selaku otak dari penimbunan BBM berjenis solar sebanyak 10 ton," ujarnya.

Lebih lanjut, Ibrahim Cholil Pohan, dengan menyuarakan tuntutan kepada Kapolda Sumatera Utara untuk turun langsung ke lokasi penimbunan BBM dan perusakan alam di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ibrahim mengungkapkan kekecewaannya terhadap kurangnya tindakan yang diambil terhadap pelaku penimbunan BBM yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tapsel, namun masih berkeliaran bebas.

Hal yang mengejutkannya, karena tersangka tersebut diduga otak pelaku penimbunan BBM solar sebanyak 10 ton, yang mana merupakan oknum Kepala Desa Tolang Jae, Tapsel.

Apa yang disampaikan Ibrahim mencerminkan kegelisahan banyak pihak terhadap keberlangsungan kasus-kasus seperti ini.

Alih-alih menunjukkan penegakan hukum yang tegas, kritik meluncur kepada Polres Tapsel yang dianggap tidak mampu menangani masalah secara efektif.

Dalam konteks ini, Bang Regar, seorang pemerhati kebijakan publik dan hukum wilayah Tabagsel memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah berani menyuarakan aspirasi tersebut.

Dia menyoroti adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten, terutama terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan narkoba, illegal logging, dan penimbunan BBM bersubsidi.

Bahkan ketimpangan dalam melakukan penegakan hukum yang diduga tidak menjalankan PRESISI Polri.

"Kemudian dilihat dari beberapa kasus salah satunya terkait pemberantasan narkoba ilegal logging dan BBM bersubsidi, yang baru-baru ini dipandang sebelah mata," ujar Bang Regar.

"Saya menghormati para adek-adek mahasiswa TAMU yang telah menyalurkan aspirasi sekaligus harapan ke Polda Sumatera Utara dan harapan kita Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setya Imam Effend mengevaluasi Kapolres Tapsel beserta jajarannya, guna menciptakan PRESISI Polri sekaligus mengembalikan citra nama baik Polri dimata publik dan masyarakat," tambah Bang Regar.

*Kesaksian Warga*

Sebagai informasi tambahan, saat awak media memastikan terkait beredarnya isu BBM tersebut , ternyata Kepala Desa Tolang Jae saat ini masih beraktifitas di desa.

Dan salah satu warga desa Tolang Jae kecamatan Sayurmatinggi kabupaten Tapsel yang enggan di sebut namanya berinisial BR mengatakan, "Kalau Kepala Desa Soka Lubis Semalam disini, dan ia tadi pagi sudah berpakaian rapi, pakai sepatu dan pakai tas ransel keluar dan hingga kini belum kembali, " ungkap BR, Rabu 5/6/24.

Tak sampai disitu,menurut informasi yang didapat awak media ternyata malam ini seluruh kepala desa berangkat ke medan untuk kegiatan BIMTEK desa, dan kuat dugaan Soka Lubis ikut dalam kegiatan bimtek tersebut dimedan.

Penimbunan BBM solar bersubsidi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

Subsidi minyak diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya yang berada di lapisan ekonomi bawah, agar bisa mendapatkan bahan bakar dengan harga terjangkau.

Dengan adanya penimbunan ini, distribusi minyak menjadi terganggu, yang bisa menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran.

Kasus ini memicu berbagai reaksi baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak aparat penegak hukum (APH) yang seakan tidak konsekuen dalam menjalankan hukum (pilih kasih).

Hal ini juga menyorot sikap kinerja orang nomor satu di kepolisian kabupaten Tapanuli Selatan seakan tegas dalam penyampaian dan lemah dalam tindakan atau diduga adanya kongkalikong.

Penimbunan BBM solar bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan perekonomian masyarakat. Subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi bawah. Namun, tindakan penimbunan ini mengganggu distribusi, menyebabkan kelangkaan, dan kenaikan harga, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Aksi mahasiswa ini tidak hanya sekadar unjuk rasa, tapi juga merupakan panggilan untuk keadilan dan ketegasan dalam penegakan hukum.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum, termasuk Kapolres Tapanuli Selatan, sangatlah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.zal"

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

T. Tinggi Peringati Peristiwa Berdarah 13 Desember ` 45

Wajah Baru Taman Cadika Medan, Fasilitas Lebih Lengkap dan Ramah Anak

Polisi Sambang Sekolah, AKBP Dr. Wira Prayatna Motivasi Pelajar di MAN 1 Padangsidimpuan

Bawaslu Sumut Gelar Rapat Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pilkada 2024

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Sumut Digelar: Tiga Agenda Penting Disepakati

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 Disahkan menjadi Peraturan Daerah.