KPPU Gelar Sidang Perdana Perkara Penetapan Harga Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung

Jakarta I Sumut24.co

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar sidang perdana perkara Nomor 20/KPPU-I/2023 tentang dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) terkait Kesepakatan Tarif Penyediaan Jasa Depo Peti Kemas di Pelabuhan Panjang Lampung, Kamis (22/2/2024).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam siaran persnya, Jumat (23/2/2024) menyebutkan sidang perdana tersebut diawali dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh investigator.

Sidang dipimpin anggota KPPU Mohammad Reza sebagai Ketua Majelis Komisi, didampingi Anggota KPPU Hilman Pujana dan Eugenia Mardanugraha selaku Anggota Majelis Komisi.

Perkara yang bersumber dari inisiatif KPPU ini melibatkan 4 terlapor, yakni PT Java Sarana Mitra Sejati (Terlapor I), PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia (Terlapor II), PT Citra Prima Container (Terlapor III), dan PT Triem Daya Terminal (Terlapor IV).

Keempat terlapor merupakan pelaku usaha yang menyediakan jasa layanan penyediaan depo peti kemas di Pelabuhan Panjang, Lampung.

Perkara berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 (Penetapan Harga), khususnya penetapan tarif batas atas dan batas bawah atas jasa depo peti kemas yang dilakukan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Panjang.

Sebagai informasi, struktur pasar jasa penyediaan depo peti kemas di Pelabuhan Panjang bersifat oligopoli, dimana pasar didominasi oleh beberapa pelaku usaha besar dan mampu mempengaruhi kondisi pasar.

Berdasarkan LDP yang dibacakan Investigator, pada tahun 2022 pasar jasa depo peti kemas di Pelabuhan Panjang tersebut dikuasai oleh keempat Terlapor, dengan penguasaan pasar Terlapor I sebesar 23,73%, Terlapor II sebesar 53,84%, Terlapor III sebesar 22,37%, dan Terlapor IV sebesar 0,05%.

Dalam proses penyelidikan, Investigator KPPU menemukan adanya bukti risalah pertemuan ASDEKI Panjang pada tanggal 22 Januari 2022 yang dihadiri keempat Terlapor.

Dalam pertemuan, para Terlapor menyepakati tarif batas atas dan tarif batas bawah jasa penyediaan depo peti kemas dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontainer ukuran 20' Std, High Cube Dry & Reefer Rp230.000 (batas bawah) -Rp250.000 (batas atas)

2. Kontainer ukuran 20' Flat Track Isotank Rp250.000 (batas bawah) - Rp265.000 (batas atas)

3. Kontainer ukuran 40' Std, High Cube Dry & Reefer Rp290.000 (batas bawah) - Rp350.000 (batas atas)

4. Kontainer ukuran 40' Flat Track Isotank Rp320.000 (batas bawah) - Rp370.000 (batas atas)

Berdasarkan alat bukti berupa dokumen Surat Edaran Kenaikan Harga DPW ASDEKI Lampung, ketentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2022.

Atas dasar uraian dugaan pelanggaran dan bukti-bukti yang dimiliki, Investigator KPPU menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti telah terjadi pelanggaran Pasal 5 UU No. 5/1999.

Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada Kamis, 21 Maret 2024 dengan agenda penyampaian tanggapan Terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran dan penyampaian alat bukti.(red)

Baca Juga:

• WP Cocok Menjadi Formula DPT Hindari Eksploitasi Berkedok Bansos , Ini Kata Pengamat Sumatera Utara
• Bupati Toba Himbau Warga Suguhkan Makanan Lokal Saat Event F1H2O
• Pj Wali Kota Letnan Dalimunthe Bergabung di Car Free Day bersama Masyarakat Padangsidimpuan. "Dorong Kesehatan Masyarakat dan Ekonomi Lokal"

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

WP Cocok Menjadi Formula DPT Hindari Eksploitasi Berkedok Bansos , Ini Kata Pengamat Sumatera Utara

Bupati Toba Himbau Warga Suguhkan Makanan Lokal Saat Event F1H2O

Pj Wali Kota Letnan Dalimunthe Bergabung di Car Free Day bersama Masyarakat Padangsidimpuan. "Dorong Kesehatan Masyarakat dan Ekonomi Lokal"

Independensi Penyelenggara di Tingkat PPS Diragukan dan Diduga Curang

KPPU Kembali Gelar Sidang Perkara Tender di Nusa Penida

Warga Binaan Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Kanwil Kemenkumham Sumut Antusias Berikan Hak Suaranya pada Pemilu 2024